JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara soal kabar dokumen perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun jika ada perjanjian yang dimaksud, perjanjian tersebut lebih bersifat perjanjian pribadi dan tak terikat hukum.
“Kalau saya tidak ngerti secara pribadi apakah ada perjanjian itu benar ada, kalaupun ada itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Lebih lanjut dia mengatakan, jika ada perjanjian itu lebih mengikat ke moral masing-masing personal. “Dan kalau mau dipatuhi, ya monggo, kalau ngga mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?” ucap Habiburokhman.
Di sisi lain, Habiburokhman tak persoalkan perjanjian politik itu. Baginya, dokumen perjanjian politik itu tidak terlalu penting. “Kami enggak tertarik lah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, bakal calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut memiliki perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Perjanjian politik tersebut dibuat oleh Fadli Zon saat pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu.
Sandiaga membeberkan, bahwa dokumen perjanjian itu bersifat tertulis yang dirumuskan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Hanya saja, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait isi perjanjian itu.(jpc/med/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara soal kabar dokumen perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun jika ada perjanjian yang dimaksud, perjanjian tersebut lebih bersifat perjanjian pribadi dan tak terikat hukum.
“Kalau saya tidak ngerti secara pribadi apakah ada perjanjian itu benar ada, kalaupun ada itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Lebih lanjut dia mengatakan, jika ada perjanjian itu lebih mengikat ke moral masing-masing personal. “Dan kalau mau dipatuhi, ya monggo, kalau ngga mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?” ucap Habiburokhman.
Di sisi lain, Habiburokhman tak persoalkan perjanjian politik itu. Baginya, dokumen perjanjian politik itu tidak terlalu penting. “Kami enggak tertarik lah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, bakal calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut memiliki perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Perjanjian politik tersebut dibuat oleh Fadli Zon saat pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu.
Sandiaga membeberkan, bahwa dokumen perjanjian itu bersifat tertulis yang dirumuskan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Hanya saja, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait isi perjanjian itu.(jpc/med/azw)
