Foto; Agus Wahyudi / JAWA POS Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wapres Jusuf Kalla dan beberapa pimpinan Partai peringatan HUT Partai Golkar di JI Expo, Kemayoran , Jakarta, 28 Oktober lalu.
SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus memantau perkembangan Munas Golkar. Mantan ketua umum Golkar ini mengkritik keras pelaksanaan Munas, salah satunya adalah langkah panitia yang melarang Priyo Budi Santoso masuk arena Munas.
“Melarang orang jadi calon (ketua) itu berarti rekayasa, bisa (jadi) masalah itu,” ujarnya di Kantor Wapres, Senin (1/12).
Sebagaimana diketahui, Priyo kini tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar dan berniat menantang Aburizal Bakrie untuk memperebutkan kursi ketua umum Golkar.
Menurut JK, kompetisi menuju kursi ketua umum harus berlangsung secara fair dengan memberi kesempatan semua kader untuk maju dalam pemilihan. Karena itu, apa yang dilakukan panitia kubu Aburizal dinilai tidak demokratis dan berpotensi menimbulkan masalah. “Hasilnya pasti nanti kurang bisa diterima oleh kalangan Golkar sendiri,” katanya.
JK menyebut, pelaksanaan Munas harusnya dikembalikan sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Artiny, pemilihan ketua umum dilaksanakan secara langsung dan tertutup. Jika Munas akhirnya memilih Aburizal secara aklamasi, sebenarnya tidak menjadi masalah. “Asalkan prosesnya fair,” tegasnya.
JK tidak menampik potensi pecahnya Golkar jika proses Munas dinilai penuh rekayasa. Hal itu sudah terjadi dalam sejarah Golkar dengan munculnya Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang didirikan Sutiyoso, lalu Partai Hati Nuranu Rakyat (Hanura) oleh Wiranto, dan Nasional Demokrat oleh Suryo Paloh. “Kita tentu menjaga agar tidak terjadi seperti itu,” ujarnya. (owi/jpnn/rbb)
Foto; Agus Wahyudi / JAWA POS Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wapres Jusuf Kalla dan beberapa pimpinan Partai peringatan HUT Partai Golkar di JI Expo, Kemayoran , Jakarta, 28 Oktober lalu.
SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus memantau perkembangan Munas Golkar. Mantan ketua umum Golkar ini mengkritik keras pelaksanaan Munas, salah satunya adalah langkah panitia yang melarang Priyo Budi Santoso masuk arena Munas.
“Melarang orang jadi calon (ketua) itu berarti rekayasa, bisa (jadi) masalah itu,” ujarnya di Kantor Wapres, Senin (1/12).
Sebagaimana diketahui, Priyo kini tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar dan berniat menantang Aburizal Bakrie untuk memperebutkan kursi ketua umum Golkar.
Menurut JK, kompetisi menuju kursi ketua umum harus berlangsung secara fair dengan memberi kesempatan semua kader untuk maju dalam pemilihan. Karena itu, apa yang dilakukan panitia kubu Aburizal dinilai tidak demokratis dan berpotensi menimbulkan masalah. “Hasilnya pasti nanti kurang bisa diterima oleh kalangan Golkar sendiri,” katanya.
JK menyebut, pelaksanaan Munas harusnya dikembalikan sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Artiny, pemilihan ketua umum dilaksanakan secara langsung dan tertutup. Jika Munas akhirnya memilih Aburizal secara aklamasi, sebenarnya tidak menjadi masalah. “Asalkan prosesnya fair,” tegasnya.
JK tidak menampik potensi pecahnya Golkar jika proses Munas dinilai penuh rekayasa. Hal itu sudah terjadi dalam sejarah Golkar dengan munculnya Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang didirikan Sutiyoso, lalu Partai Hati Nuranu Rakyat (Hanura) oleh Wiranto, dan Nasional Demokrat oleh Suryo Paloh. “Kita tentu menjaga agar tidak terjadi seperti itu,” ujarnya. (owi/jpnn/rbb)
