29 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Ini aAasan PKB Dukung Saksi Parpol Dibiayai Negara

muhaimin-iskandarJAKARTA-Rencana saksi partai politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibiayai uang negara terus menuai kontroversi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru secara tegas mendukung rencana itu karena dinilai dapat menyukseskan pemilu.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, tidak semua partai politik mampu membiayai saksi di ratusan ribu TPS saat pencoblosan berlangsung. Karena itu, dia menilai tak masalah jika dibiayai APBN, apalagi proses pencairan uang tak mengalir ke partai politik.

“Yang penting bukan ke partai, duit itu tidak ke partai. Duit itu ada di Bawaslu. Melalui Bawaslu bisa saja dibentukkan makanan, minuman, supaya para saksi tidak kelelahan tanpa ada konsumsi tanpa ada makanan. Misalnya gitu, atau transport,” ujar Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/2).

Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan bahwa dana saksi ini sebagai dasar penunjang penyelenggaraan pemilu yang adil dan bersih. Sebab sejak dulu, kata dia, tak semua partai mampu membiayai saksi.

“Sehingga tolong dipahami kalau ada penyuksesan pengawasan melalui dana saksi itu sepenuhnya bukan untuk partai tapi sepenuhnya agar pemilu itu fair. Karena sejak zaman orde baru sampai sekarang tidak semua partai mampu dan hanya partai tertentu yang mampu,” tegas dia.

Soal rawannya penyelewengan dana senilai Rp 660 miliar tersebut, Cak Imin yakin hal itu tidak akan terjadi. Sebab uang tersebut dipegang oleh Bawaslu, bukan partai peserta pemilu.

“Begini, yang penting dana saksi itu tidak boleh masuk partai. Silakan dipegang oleh Bawaslu sehingga clear tidak ada korupsi, di luar pihak penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau perlu lewat KPU lebih aman lagi,” pungkasnya.

Sejauh ini, PDI Perjuangan (PDIP) menolak tegas jika saksi dibiayai oleh negara. Mereka khawatir, akan terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu nantinya yang dilakukan oleh partai penguasa.

NasDem dan Golkar juga yang menolak dana saksi dibiayai oleh negara. Mereka yakin, keuangan partai cukup untuk membayar saksi di setiap TPS tanpa harus membebankan ke rakyat.

[ren]

muhaimin-iskandarJAKARTA-Rencana saksi partai politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibiayai uang negara terus menuai kontroversi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru secara tegas mendukung rencana itu karena dinilai dapat menyukseskan pemilu.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, tidak semua partai politik mampu membiayai saksi di ratusan ribu TPS saat pencoblosan berlangsung. Karena itu, dia menilai tak masalah jika dibiayai APBN, apalagi proses pencairan uang tak mengalir ke partai politik.

“Yang penting bukan ke partai, duit itu tidak ke partai. Duit itu ada di Bawaslu. Melalui Bawaslu bisa saja dibentukkan makanan, minuman, supaya para saksi tidak kelelahan tanpa ada konsumsi tanpa ada makanan. Misalnya gitu, atau transport,” ujar Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/2).

Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan bahwa dana saksi ini sebagai dasar penunjang penyelenggaraan pemilu yang adil dan bersih. Sebab sejak dulu, kata dia, tak semua partai mampu membiayai saksi.

“Sehingga tolong dipahami kalau ada penyuksesan pengawasan melalui dana saksi itu sepenuhnya bukan untuk partai tapi sepenuhnya agar pemilu itu fair. Karena sejak zaman orde baru sampai sekarang tidak semua partai mampu dan hanya partai tertentu yang mampu,” tegas dia.

Soal rawannya penyelewengan dana senilai Rp 660 miliar tersebut, Cak Imin yakin hal itu tidak akan terjadi. Sebab uang tersebut dipegang oleh Bawaslu, bukan partai peserta pemilu.

“Begini, yang penting dana saksi itu tidak boleh masuk partai. Silakan dipegang oleh Bawaslu sehingga clear tidak ada korupsi, di luar pihak penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau perlu lewat KPU lebih aman lagi,” pungkasnya.

Sejauh ini, PDI Perjuangan (PDIP) menolak tegas jika saksi dibiayai oleh negara. Mereka khawatir, akan terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu nantinya yang dilakukan oleh partai penguasa.

NasDem dan Golkar juga yang menolak dana saksi dibiayai oleh negara. Mereka yakin, keuangan partai cukup untuk membayar saksi di setiap TPS tanpa harus membebankan ke rakyat.

[ren]

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/