JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, pernyataannya terkait evaluasi terhadap Capres di Bulan Juni, didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang kuat dari Partai Demokrat agar Anies Baswedan tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024.
Menurut Andi, Partai Demokrat tidak akan mundur ke belakang membicarakan nama Cawapres, karena proses penentuan Cawapres sudah melewati berbagai macam tahapan selama kurang lebih empat bulan sejak piagam koalisi ditandatangani. Dia pun menegaskan, Demokrat mematuhi piagam kesepakatan yang telah disepakati dengan NasDem dan PKS. Salah satu isinya adalah memberikan keleluasaan kepada Anies untuk menentukan Cawapres.
“Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai Bacawapres Anies Baswedan. Silakan ditanyakan kepada Capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem dan Ketua Umum PKS,” kata Andi lewat keterangan tertulis, Jumat (9/6).
Sesungguhnya, kata Andi, meskipun partai politik memiliki hak dan kewajiban untuk mengusung kader utamanya sebagai bakal Capres atau Cawapres, apalagi memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi di tubuh Partai Demokrat sendiri, proses penjaringan Capres/Cawapres juga melalui berbagai macam tahapan. “Nama yang kami perhitungkan pun tidak tunggal. Pada awalnya, memang kader Demokrat menginginkan AHY sebagai Capres. Tetapi, karena Partai Demokrat tidak mungkin mengusung Capres sendiri, maka nama Anies Baswedan menguat sebagai hasil kompromi Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS untuk memenuhi PT 20 persen,” ungkap Andi.
Dia pun menyebutkan, meski AHY memiliki elektabilitas yang baik, tapi nama-nama lain pun diperhitungkan oleh Demokrat untuk menjadi Cawapres Anies. “Ketum AHY bahkan memerintahkan saya sebagai Kepala Bappilu untuk memperhitungkan alternatif nama-nama lain tersebut,” ungkapnya.
Adapun nama-nama lain yang diperhitungkan menjadi Cawapres, kata Andi, telah dipaparkan di hadapan tim Capres, Sekjen Partai Demokrat, Sekretaris Majelis Tinggi Partai, dan Kabappilu. Nama-nama tersebut yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Kemudian, ada pula Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yenny Wahid, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heryawan (Aher). “Lalu Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,” tandasnya. (adz)
