Penjaringan Dinilai Sekadar Formalitas
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk Pilkada Medan 2020, disebut hanya sekadar formalitas.
Hal ini merujuk pada sikap DPP PDI-P yang telah menegur 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI-P Kota Medan mendukung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dibanding menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution.
“Jika kita belajar proses politik Pilgubsu dua periode sebelumnya, penjaringan yang dilakukan hanya formalitas ataupun pelengkap. Pelengkap ini bisa dipakai atau tidak. Tapi yang penting, tetap ketua umum yang jadi penentu,” kata Koordinator Area Sumut Lembaga Riset Indikator Politik, Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Kamis (9/1)n
Terlebih jika belajar dari PDI-P, kata Elfenda, banyak sekali kasus semacam itu. Bahkan di Sumatera Utara, sudah berkali-kali partai banteng moncong putih tersebut susah ditebak dalam menentukan sosok yang akan diusung. “Dan cenderung proses penjaringan yang dilakukan lebih sebagai melengkapi saja, malah bisa jadi tidak sama sekali. Sebab keputusan dominan ada di DPP khususnya ketua umum,” katanya.
Meski demikian, hemat dia, secara umum seluruh parpol tidak ada yang mau rugi kecuali ada pertimbangan lain. Misalnya, sebut pria yang akrab disapa El, pada Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah terlihat petahana memborong semua parpol. Kata dia, dalam konteks ini, parpol menganggap itu lebih menguntungkan ketimbang mencari calon yang lain.
“Contoh Deliserdang, semua kan ke incumbent. Sebab dilihat dari survey parpol menganggap tidak ada calon yang pantas menyaingi kekuatan incumbent. Ini contoh bahwa parpol cenderung pragmatis, lebih menimbang untung daripada bagaimana melahirkan kepemimpinan daerah,” katanya.
Seandainya pada akhirnya Bobby Afif Nasution yang mendapat ‘tiket’ dari PDI-P sebagai calon wali kota Medan, apa yang mesti dilakukan Akhyar Nasution? Mantan sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini menyebut semua keputusan ada di tangan Akhyar.
“Jika dia menentang keputusan partai, tentu dia akan tercampak dari PDI-P. Itu pasti. Karena tidak ada yang boleh melawan keputusan ketua umum. Tinggal keputusan Akhyar, apakah mau dari partai lain ataupun jalur independen. Tapi jika dari independen, kelihatannya dia belum punya persiapan,” ujarnya.
Saat disinggung nasib Akhyar akan sama seperti Tengku Erry Nuradi saat Pilgubsu 2018 yang tidak diusung partainya sendiri sebelum pendaftaran, El menilai kondisinya tidaklah sama. Karena situasi politik yang dihadapi Erry Nuradi kala itu berbeda seperti sekarang ini.
“Agak berbeda. Karena waktu itu Tengku Erry sudah sangat yakin, sementara ada kecelakaan di Golkar di mana ketua umumnya Setya Novanto, tersangkut kasus hukum. Proses politiknya juga sangat dinamis kala itu. Padahal awalnya bersama NasDem posisi Erry Nuradi sudah aman sebelum Setnov nyangkut. Karena sudah rekomendasi dari Setnov. Alhasil di menit akhir berubah semua. Kalau Akhyar ini kan belum ada parpol manapun yang beri rekomendasi, termasuk PDI-P,” ungkapnya.
Diakuinya bahwa proses politik Pilkada Medan kali ini sangat dinamis. Katanya, Akhyar di satu sisi sudah begitu gencar menyakinkan DPP dengan kerja-kerja yang dilakukannya sebagai petahana saat ini. Begitu juga kepada masyarakat, ia rajin turun ke berbagai tempat serta terus menunjukkan kerja pembangunan mulai tingkat kecamatan sampai lingkungan.
“Ini menjadi satu sinyal bahwa dia sebenarnya siap bertarung untuk merebut hati partainya, atau apakah kemudian dia pilih opsi lain. Walaupun sebenarnya dia cocok masuk melalui jalur independen, karena bisa saja partai lain pun bakal dikuasi Bobby mengingat dia adalah menantu Jokowi,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto sebelumnya menegur 21 PAC PDI-P Kota Medan mendukung Akhyar Nasution ketimbang Bobby Nasution untuk maju di Pilkada Medan. “PAC sudah kami tegur karena untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan Pilkada itu berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai,” katanya di Markas PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Hasto menegaskan, tugas PAC adalah mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan untuk menyampaikan sikap kepada publik. Kemudian, tugas PAC adalah menjalankan tugas politik partai dan sebagai infrastruktur terdepan menyerap aspirasi partai. “Terkait dengan hal tersebut kami sudah memberikan teguran, karena kewenangan pencalonan itu berada di DPP partai dalam rangka Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.
Ia menyikapi PAC PDI-P yang menolak mendukung Bobby sebagai sifat demokrasi. Tetapi dia mengingatkan, tugas PAC adalah menjaring informasi, menjaring tokoh dan disampaikan ke DPP Partai melalui DPC dan DPD. “Dan kemudian DPP partai juga melakukan pemetaan politik, nah itu disiplin partai. Kami sedang proses pembahasan, sehingga semuanya sebaiknya menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.
Sementara itu PDI-P Sumut berulangkali menegaskan akan tegak lurus dengan rekomendasi atau keputusan DPP soal siapa cocok yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 di 23 kabupaten/kota di Sumut. Jajaran struktur partai diimbau untuk bersabar menunggu hasil rekomendasi tersebut, sembari memercayakan semua proses ini kepada ketua umum.
Sementara itu, salah satu pendaftar penjaringan DPD PDIP Sumut, Ihwan Ritonga mengaku tidak mau ambil pusing soal itu.
“Soal (penjaringan) itu formalitas atau tidak, ya itu urusan PDIP, saya gak mau campuri urusan partai orang. Saya pribadi tetap optimis akan diusung oleh partai-partai yang saya sudah mendaftar disana, ya termasuk PDIP. Tapi soal nanti akan diusung atau tidak, ya itu urusan DPP masing-masing partai,” ucap Ihwan kepada Sumut Pos, Kamis (9/1).
Ihwan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Gerindra mengatakan, majunya Bobby tidak akan membuat dirinya merasa terganggu akan pencalonannya sebagai Wali Kota Medan di Pilkada Medan 2020. Sebaliknya, ia merasa yakin bahwa dirinya akan diusung, setidaknya oleh partainya sendiri (Gerindra) di Pilkada Medan nanti.
“Rakyat Kota Medan sudah tahu bahwa kita sudah bekerja untuk rakyat, kita sudah berbuat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan saat ini kita ingin berbuat lebih untuk rakyat. Niat baik ini yang membuat saya optimis, ini bukan ambisi ataupun keinginan saya dan teman-teman saja, tapi ini misi kita bersama yang ingin membangun dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Pun begitu, Ihwan berharap agar tidak ada penjaringan yang dilakukan secara formalitas. Sebab menurutnya, proses penjaringan adalah salah satu wadah bagi partai politik ditingkat daerah dalam menampung aspirasi rakyat guna diteruskan ke tingkat pusat. “Karena sejatinya fungsi penjaringan itu adalah menjaring tokoh terbaik yang ada di daerah untuk bisa memimpin dan membawa perubahan bagi daerah itu sendiri,” terangnya.
Pernyataan Ihwan pun seakan diamini oleh Partai NasDem. Ketua DPD NasDem Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan pihaknya di DPD telah sepakat dengan DPW NasDem Sumut untuk memasukkan nama Ihwan Ritonga sebagai salah satu dari 4 nama Balon Wali Kota Medan pada Pilkada Medan 2020.
“Dari belasan nama yang sudah mendaftar ke penjaringan DPD NasDem Medan saat itu, kita di DPD dan DPW sudah mengerucutkan nama-nama itu menjadi 7 nama. 4 diantaranya sebagai Balon Wali Kota Medan dan 3 diantaranya sebagai Balon Wakil Wali Kota Medan. Nama Ihwan Ritonga tentu masuk sebagai Balon Wali Kota Medan yang direkomendasikan DPD dan DPW ke DPP,” kata Afif.
Selain nama Ihwan Ritonga, adapun nama-nama tersebut, jelas Afif, untuk Balon Wali Kota Medan ada nama Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Datuk Syaiful Azhar dan Maruli Siahaan.
“Sedangkan untuk 3 Balon Wakil Wali Kota Medan ada nama mantan anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli, Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya dan Dirut PD Pembangunan Kota Medan Putrama Alkhairi. Nama-nama itu sudah kita rekomendasikan ke DPP untuk nantinya di proses lebih lanjut oleh DPP dengan partai koalisi nantinya,” pungkasnya. (prn/map)
