MEDAN-Nama Pelaksana Tugas (Plt) Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution akhirnya diikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), baik sebagai kader maupun sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara.
Terang saja, keputusan DPP partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu bukan tanpa dasar. Sebab sebelumnya, Akhyar telah terlebih dahulu bergabung dengan Partai Demokrat yang sepakat untuk mendukungnya maju di Pilkada Medan 2020.
Terkait kabar pemecatan Akhyar itu, Sekretaris DPC PDIP Medan, Robi Barus turut membenarkannya.
“Iya, informaai yang saya dapat dari DPD (PDIP Sumut), dari DPP memang sudah keluar SK (pemecatan) nya, diteken langsung sama ibu Ketua Umum (Megawati) dan Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto). Akhyar itu kan awalnya memang pengurus di DPD, bukan di DPC, tentu DPD lebih tahu soal (pemecatan) itu,” ucap Robi kepada Sumut Pos, Minggu (9/8).
Disebutkan Robi, langkah yang diambil oleh DPP adalah sebuah kewajaran bahkan keputusan yang sangat tepat. Sebab, aturan atau mekanisme yang ada pada partai besutan Megawati Soekarno Putri itu memang mengharuskan kadernya untuk tegak lurus pada DPP dengan segala aturan yang telah melekat didalamnya, termasuk untuk tetap setia dengan partainya.
“Tapi beliau kan memang memilih untuk merapat ke partai lain, tentu itu jelas melanggar aturan yang ada di dalam partai. Seorang kader kan memang harus setia dengan partainya, itu ditunjukkan dari sikap yang tegak lurus terhadap perintah dan keputusan DPP,” sebutnya.
Artinya, kata Robi, sejak Akhyar memilih untuk bergabung dengan partai Demokrat, maka sejak saat itu pula Akhyar sudah siap untuk keluar dari partai yang telah membedakan namanya tersebut.
“Beliau itu kan kader, tentu tahu betul lah aturan yang ada di dalam partai. Kalau memilih bergabung dengan partai lain, tentu beliau itu tahu lah konsekuensi nya. Inikan masalah konsekuensi yang memang harus ditanggung atas pilihan yang sudah diambil. Jadi apa yang dilakukan oleh DPP tentu sudah menjadi langkah yang paling tepat, keputusan DPP itu kan bukan tanpa alasan, justru langkah itu sebagai penegas bahwa Akhyar bukan lagi sebagai kader PDIP,” katanya.
Sebab lanjut Robi, selama ini publik masih sering mempertanyakan soal status Akhyar di PDIP, termasuk soal kemungkinan Akhyar untuk diusung di Pilkada Medan dari partai pemenang dan peraih 10 kursi di DPRD Medan.
“Kalau sudah begini kan semua jadi jelas, gak ada lagi yang ‘abu-abu’. Soal dukungan juga begitu, PDIP memang sudah tidak mungkin lagi mendukung ataupun mengusung Akhyar,” tegasnya.
Di sisi lain, Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Medan yang selama ini disebut loyal dan mendukung Akhyar untuk maju di Pilkada Medan, pada akhirnya juga turut mendukung keputusan DPP PDIP untuk memberhentikan Akhyar sebagai kader sekaligus pengurus DPD PDIP Sumut.
Satu di antaranya, PAC PDIP Kota Medan, yakni PAC PDIP Medan Barat memilih untuk mendukung keputusan DPP PDIP yang mengeluarkan surat pemecatan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebagai kader dan pengurus partai.
“Berpindah partaikan memang sudah jadi keputusan Pak Akhyar, kita hargai itu. Disisi lain PDIP tentu memang harus mengambil keputusan (pemecatan) itu, kalau kadernya memang sudah demikian (keluar), itu memang konsekuensinya,” kata Ketua PAC Medan Barat, Welly Silalahi saat dihubungi Sumut Pos, Minggu (9/8).
Welly pun mengatakan siap mendukung segala keputusan dan perintah DPP PDIP, termasuk soal siapa yang nantinya akan diusung DPP untuk maju di Pilkada Medan 2020.
“Kami tegak lurus pada DPP, kami patuh terhadap keputusan dan perintah partai. Siapapun yang nantinya diputuskan DPP untuk maju di pemilihan Wali Kota Medan, kami siap mendukung dan memenangkannnya,” tandasnya.
Seperti diketahui, teka-teki nasib Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution di PDIP terjawab sudah. Akhyar secara resmi telah dipecat oleh DPP PDIP setelah dirinya memilih bergabung dengan Partai Demokrat. Pemecatan Akhyar ini tertera dalam salah satu poin di Surat Keputusan DPP PDIP tentang penyesuaian struktur dan komposisi DPD PDIP Sumut. SK bernomor 29/A/KPTS-DPD/DPP/VIII/2020 itu diteken Ketua Umum PDIP Megawai Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelumnya, saat masih di PDIP, Akhyar menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi saat DPD PDIP Sumut masih dipimpin Japorman Saragih yang telah mengundurkan diri. Saat ini jabatan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sumut yang pernah dijabat Akhyar telah digantikan dengan Drs Penyabar Nakhe, sedangkan jabatan Ketua DPD PDIP Sumut yang pernah dijabat Japorman telah digantikan dengan mantan Calon Gubsu Djarot Syaiful Hidayat. (map/azw)
