Hingga kemarin, kubu Djan tetap menganggap muktamar PPP di Pondok Gede tersebut sekadar ajang silaturahmi para kader. Sebab, menurut Sekjen DPP hasil muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah, ada proses hukum yang kini masih berjalan. Yaitu, upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan kubu muktamar Surabaya pimpinan Romy atas putusan MA yang membatalkan pengesahan kepengurusannya.
”Karena putusan PK belum ada, jadi tidak bisa ada muktamar. Hormati putusan PK dengan melalui proses itu dulu,” tegas Dimyati. Hal itu pula, menurut dia, yang menjadi pertimbangan pihaknya untuk tidak ikut hadir dalam muktamar yang dihadiri Presiden Joko Widodo saat pembukaan Jumat lalu (8/4) dan Wapres Jusuf Kalla saat penutupan.
Bukan hanya gagal menghadirkan Djan, forum tertinggi yang dimiliki PPP itu ternyata juga tidak berhasil memuaskan seluruh pihak yang datang. Dengan dikomandoi Ketua DPP hasil muktamar Bandung Ephyardi Asda, sejumlah pimpinan cabang dari beberapa wilayah telah memutuskan walk out pada hari kedua muktamar.
Mereka kecewa terutama karena penerapan sistem aklamasi dalam pemilihan ketua umum. Lebih lanjut, muktamar dituding telah didesain hanya untuk menjadikan Romy sebagai ketua umum secara aklamasi. ”Padahal, Pak Djan sudah menyampaikan kepada saya, kalau yang terpilih bukan Romy, beliau siap mencabut gugatan,” kata Ephyardi.
Gugatan yang dimaksud adalah gugatan terhadap keputusan Menkum HAM yang menghidupkan kembali kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung pasca membatalkan SK muktamar Surabaya. Kubu Djan tak terima karena putusan tersebut dianggap tidak mengikuti putusan MA. Mereka pun menggugat pemerintah. Mulai Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menkum HAM Yasonna Laoly.
Di muktamar Jakarta, Ephyardi duduk sebagai salah seorang wakil ketua umum. Dia bukan satu-satunya wakil ketua umum kubu Djan Faridz yang hadir di muktamar. Yang lainnya adalah Indah Wardatul Asriah, istri Ketua Umum PPP hasil muktamar Bandung Suryadharma Ali. Berbeda dengan Ephyardi, Indah tetap mendukung muktamar beserta hasilnya.
Sejak awal, terutama pasca keluarnya SK Menkum HAM yang memilih untuk mengesahkan sementara kepengurusan hasil Muktamar Bandung 2011, kelompok SDA akhirnya mengubah haluan. Tidak seperti Djan yang ngotot berpegang pada putusan MA, kelompok SDA turut terlibat dalam persiapan muktamar.
”Satu pesan saya, janganlah kita menyisakan luka-luka lama. Ada kawan yang bersikap untuk memilih (ketua umum) secara voting. Tapi, semata-mata itu hanya ingin demokratis,” pesan Indah agar Romy tetap merangkul semua pihak. (dyn/c10/c19/pri/jpg/adz)
