26.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Partai Koalisi Prabowo Tagih Jatah Menteri

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jajaran Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai secara terbuka meminta jatah menteri untuk pemerintahan mendatang. Teranyar, permintaan itu disampaikan PAN di sela rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat membacakan doa Kamis malam, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyelipkan harapan agar partainya diberi posisi pada kabinet mendatang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, urusan menteri merupakan hak Prabowo. Namun, dia menegaskann

partainya siap jika diberi posisi. Dia mengklaim, PAN memiliki banyak tokoh yang berkompeten. ’’Banyak itu, hebat-hebat semua,’’ ujarnya di sela rakornas di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin (10/5).

Tokoh-tokoh itu, antara lain, sebut Zulhas, adalah Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, Saleh Daulay, hingga Eko Patrio. Prabowo pun merespons doa yang disampaikan Saleh. Prabowo menjawab dengan berkelakar. ’’Ketua Fraksi PAN di DPR, Saudara Saleh Daulay yang tadi memimpin doa, doa politik yang kreatif sekali itu. Kalau orang Medan bilang, ’masuk itu barang’,’’ kata Prabowo.

Sebelum PAN, Partai Golkar juga menyampaikannya melalui pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan, Golkar secara terbuka meminta minimal lima menteri.

Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, keinginan sejumlah partai tersebut merupakan aspirasi. Untuk jatah Demokrat, Prabowo sudah meminta secara langsung kepada Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya.

’’Hanya, untuk siapa namanya, posisinya di mana, pada waktunya akan kami sampaikan. Karena itu ranahnya Pak Prabowo dan Mas AHY, ditunggu saja ya,’’ tuturnya.

 

Tak Mau Kerja Sama, Jangan Mengganggu

Sementara, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghormati sikap para pihak yang enggan bekerja sama dengannya di pemerintahan yang akan datang. Namun, Ia meminta kepada pihak tersebut untuk tidak mengganggu nantinya.

“Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu,” kata Prabowo di acara Rakornas PAN, Jakarta, Kamis (9/5).

Prabowo menegaskan ia akan berjuang bersama seluruh kekuatan yang hendak bekerja sama dalam membangun Indonesia ke depan. Ia menyatakan bakal mengamankan kekayaan Indonesia sepenuhnya semata untuk kepentingan bangsa. “Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

 

Penambahan Menteri Bukan Hal Terlarang

Sementara, Partai Gerindra menegaskan, isu penambahan nomenklatur kementerian baru sebatas aspirasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga belum memutuskan soal itu.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, memang ada masukan untuk itu. Namun, fokus utama Prabowo saat ini adalah merancang janji program yang telah dijanjikan dalam kampanye. “Nah, nomenklatur kementerian itu belum ada,” ujarnya di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, kemarin (9/5).

Apalagi, jumlah nomenklatur kementerian telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Kementerian. Artinya, jika ada perubahan, diperlukan revisi pada level UU. Sebagai wakil ketua DPR, Dasco menyebut belum berencana melakukan revisi tersebut. “Kan belum ada. Makanya, saya bingung. Jadi ya, kita anggap aja itu aspirasi, masukan gitu,” katanya.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan beredarnya nama-nama menteri di media sosial. Bagi Gerindra, itu bagian dari dinamika dan aspirasi. Yang jelas, keputusan resmi belum ada. Saat ini penggodokan masih berlangsung.

Terkait dengan derasnya kritik bahwa penambahan menteri sebagai bentuk politik akomodatif, Dasco tak ambil pusing. Bagi dia, mengakomodasi kawan yang sudah berjuang bersama untuk membangun Indonesia bukan hal terlarang. “Itu kan hak pemenang,” tegas Dasco.

Dasco tidak menutup kans siapa pun tokoh atau pihak menjadi menteri. Bagi dia, setiap warga negara yang punya hak politik dan ikut berjuang dalam pilpres juga menjadi pertimbangan. “Jadi, bukan hanya artis. Yang di luar artis juga dipertimbangkan,” tandasnya. (far/c14/c19/bay/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jajaran Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai secara terbuka meminta jatah menteri untuk pemerintahan mendatang. Teranyar, permintaan itu disampaikan PAN di sela rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat membacakan doa Kamis malam, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyelipkan harapan agar partainya diberi posisi pada kabinet mendatang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, urusan menteri merupakan hak Prabowo. Namun, dia menegaskann

partainya siap jika diberi posisi. Dia mengklaim, PAN memiliki banyak tokoh yang berkompeten. ’’Banyak itu, hebat-hebat semua,’’ ujarnya di sela rakornas di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin (10/5).

Tokoh-tokoh itu, antara lain, sebut Zulhas, adalah Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, Saleh Daulay, hingga Eko Patrio. Prabowo pun merespons doa yang disampaikan Saleh. Prabowo menjawab dengan berkelakar. ’’Ketua Fraksi PAN di DPR, Saudara Saleh Daulay yang tadi memimpin doa, doa politik yang kreatif sekali itu. Kalau orang Medan bilang, ’masuk itu barang’,’’ kata Prabowo.

Sebelum PAN, Partai Golkar juga menyampaikannya melalui pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan, Golkar secara terbuka meminta minimal lima menteri.

Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, keinginan sejumlah partai tersebut merupakan aspirasi. Untuk jatah Demokrat, Prabowo sudah meminta secara langsung kepada Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya.

’’Hanya, untuk siapa namanya, posisinya di mana, pada waktunya akan kami sampaikan. Karena itu ranahnya Pak Prabowo dan Mas AHY, ditunggu saja ya,’’ tuturnya.

 

Tak Mau Kerja Sama, Jangan Mengganggu

Sementara, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghormati sikap para pihak yang enggan bekerja sama dengannya di pemerintahan yang akan datang. Namun, Ia meminta kepada pihak tersebut untuk tidak mengganggu nantinya.

“Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu,” kata Prabowo di acara Rakornas PAN, Jakarta, Kamis (9/5).

Prabowo menegaskan ia akan berjuang bersama seluruh kekuatan yang hendak bekerja sama dalam membangun Indonesia ke depan. Ia menyatakan bakal mengamankan kekayaan Indonesia sepenuhnya semata untuk kepentingan bangsa. “Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

 

Penambahan Menteri Bukan Hal Terlarang

Sementara, Partai Gerindra menegaskan, isu penambahan nomenklatur kementerian baru sebatas aspirasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga belum memutuskan soal itu.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, memang ada masukan untuk itu. Namun, fokus utama Prabowo saat ini adalah merancang janji program yang telah dijanjikan dalam kampanye. “Nah, nomenklatur kementerian itu belum ada,” ujarnya di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, kemarin (9/5).

Apalagi, jumlah nomenklatur kementerian telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Kementerian. Artinya, jika ada perubahan, diperlukan revisi pada level UU. Sebagai wakil ketua DPR, Dasco menyebut belum berencana melakukan revisi tersebut. “Kan belum ada. Makanya, saya bingung. Jadi ya, kita anggap aja itu aspirasi, masukan gitu,” katanya.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan beredarnya nama-nama menteri di media sosial. Bagi Gerindra, itu bagian dari dinamika dan aspirasi. Yang jelas, keputusan resmi belum ada. Saat ini penggodokan masih berlangsung.

Terkait dengan derasnya kritik bahwa penambahan menteri sebagai bentuk politik akomodatif, Dasco tak ambil pusing. Bagi dia, mengakomodasi kawan yang sudah berjuang bersama untuk membangun Indonesia bukan hal terlarang. “Itu kan hak pemenang,” tegas Dasco.

Dasco tidak menutup kans siapa pun tokoh atau pihak menjadi menteri. Bagi dia, setiap warga negara yang punya hak politik dan ikut berjuang dalam pilpres juga menjadi pertimbangan. “Jadi, bukan hanya artis. Yang di luar artis juga dipertimbangkan,” tandasnya. (far/c14/c19/bay/jpg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/