JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gejolak di markas Beringin naik turun. Kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono yang gontok-gontokan dan saling pecat mulai menurunkan teksinya masing-masing.
Ical, sapaan Aburizal Bakrie, membatalkan pemecatan Agung dari posisi wakil ketua umum dan menggantinya hanya dengan teguran.
Pembatalan pemecatan Agung ini dilontarkan langsung oleh Ical. “Belum ada pemecatan. Masih wakil ketua umum. Baru teguran,” ucap Ical kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/8).
Ical membantah berita-berita yang beredar bahwa Agung dalam beberapa kader Golkar lain telah dipecat. Kata dia, yang benar hanyalah teguran lantaran Agung dianggap tidak mendukung kebijakan partai.
Namun begitu, Ical mengungkapkan rencana reposisi di tubuh DPP Golkar. “Yang ada adalah rencana reorganisasi dan penyegarann
kepengurusan untuk membuat Golkar lebih solid,” ujarnya.
Karena itu, Ical meminta publik tidak meributkan hal ini lagi. Menurutnya, dalam organisasi reposisi adalah hal yang lumrah. Dirinya sebagai ketua umum juga punya hak untuk melakukannya untuk penyegaran kepengurusan. “Itu juga adalah hak prerogatif ketua umum.”
Seeblumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung belum mau berbicara banyak soal pemecatan Agung Laksono sebagai wakil ketua umum partai berlambang pohon beringin.
“Saya belum dapat info jelasnya. Tapi yang pasti, saya tetap rencanakan untuk ngobrol sama Ical dan pengurus yang lain,” ujar Akbar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Senin (11/8).
Sebagai Ketua Umum Aburizal Bakrie memang memiliki wewenang untuk melakukan pemecatan Agung Laksono, meskipun harus tetap melalui mekanisme yang berlaku.
“Saya belum tahu betul apa yang jadi penyebab pastinya. Tapi sejauh yang saya cermati, Agung Laksono juga sering keluarkan pendapat yang menurut pandangan saya tidak cocok. Mungkin itu salah satu ya,” sambung Akbar.
Sikap ini menurut Akbar makin jelas terlihat terutama dalam hal menanggapi kebijakan partai untuk berkoalisi permanen bersama Prabowo-Hatta.
“Misalnya soal kebijakan parpol dalam melakukan koalisi permanen dalam kurun waktu lima tahun, tapi dalam beberapa tanggapannya tidak menunjukkan sikap seperti itu,” jelasnya.
Setidaknya ada dua sikap Agung Laksono memang yang berbeda dengan DPP Partai Golkar. Agung meminta agar Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-JK padahal Golkar berkoalisi dengan Prabowo-Hatta. Kedua Agung mendesak agar Munas Golkar digelar Oktober tahun 2014 ini. Padahal, hasil Munas Golkar 2009 lalu merekomendasikan Munas akan digelar 2015. (zul/jpnn/rbb)
