JAKARTA- Partai Demokrat memberi isyarat akan ada keputusan besar yang diambil pada 18 Mei 2014. Kemungkinan ini terkait keputusan soal perkoalisian, lantaran mengenai pemenang konvensi capres Demokrat sudah duluan diumumkan, yang direncanakan pada Jumat (16/5) atau hari ini. Sebelumnya, Partai Demokrat menunda waktu pengumuman hasil konvensi capres yang sedianya kemarin (15/5). Rencananya, pengumuman akan dimundurkan menjadi hari ini di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta pukul 16.00 WIB.
“Saya beri clue sedikit, perhatikan tanggal 18 nanti. Itu kuncinya. Itu semuanya di situ,” kata Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dalam diskusi bertajuk ‘Menimbang Konvensi dan Arah Koalisi Partai Demokrat’ yang digelar Gerakan Indonesia, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).
Dia menjelaskan, pada 17-18 Mei nanti, ada Rapat Pimpinan Nasional yang akan digelar Partai Golkar dan juga Partai Demokrat. Di dalam Rapimnas itu tentunya ada pembahasan penting selain melakukan paparan dan evaluasi. Termasuk pula untuk mendengar suara dari 33 DPD provinsi dari seluruh Indonesia. “Itu harus didengarkan,” paparnya.
Karenanya, ia kembali menegaskan bahwa peluang Demokrat belum terlambat. Dikatakan, saat ini peta perkoalisian masih dinamis, belum final.
“Bahkan makin relevan jadinya karena masih belum ada satu kesimpulan yang ditutup. Jadi masih memungkinkan, kita perhatikan tanggal 18 Mei (hari ini, Red),” paparnya. Menurut Ramadhan, pengumuman hasil konvensi hari ini merupakan sebuah momentum.
Ramadhan mengaku partainya juga realistis tidak serta-merta akan mengusung pemenang konvensi menjadi capres jika elektabilitasnya rendah. “Kalau Demokrat ikut pikiran itu, maka akan menjadi jebakan politik dan bahan tertawaan,” paparnya.
Menurutnya segala opsi masih sangat cair. Baik dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto, PDIP yang mengusung Joko Widodo atau membentuk poros baru juga masih memungkinkan. Begitu pula jika harus mengambil sikap oposisi, tidak menutup kemungkinan. Namun, ia menegaskan, kalau oposisi harus kalah dulu di Pilpres.
“Karena sayang energi dan semangat kader kalau tidak disalurkan dalam Pilpres. Apalagi PD dua kali usung capres menang dua-duanya. Jadi, aneh kalau tidak ikut kompetisi,” jelasnya.
Yang jelas, dia menambahkan, semuanya nanti tergantung dari keputusan Majelis Tinggi PD yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. “Kader akan patuh karena beranggapan itulah yang terbaik bagi Demokrat,” katanya.
Terpisah, panitia Konvensi Partai Demokrat Rully Charis menolak bila dikatakan partainya belum mengantongi hasil nama pemenang konvensi.
Terkait ditundanya pengumuman hasil konvensi, Kamis (15/5) hari ini, Rully tegaskan bukan karena pihaknya belum siap ataupun belum mengantongi nama pemenang.
“Bukan karena itu. Hasilnya (pemenang konvensi) sudah kita dapatkan dari kemarin,” aku Rully saat dihubungi JPNN, Kamis (15/5).
Terkait mundurnya pengumuman hasil konvensi, lanjut Rully, lebih karena kendala teknis. Demokrat, kata Rully, akan menggabungkan pemaparan hasil konvensi dengan hasil pengumuman pemenang konvensi dalam satu hari sekaligus.
“Ini karena teknis saja, jadi nanti pemaparan hasil konvensi dengan hasil pemenang akan kita jadikan satu hari saja. Jadi nanti pemaparan dulu, baru nanti setelah itu akan kami umumkan (pemenang konvensi). Pemaparannya nanti kemungkinan bisa secara tertutup,” terang dia.
Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat Suhedi. Menurut Suhedi, mundurnya pengumuman hasil konvensi bukan karena pihaknya tidak siap.
“Bukan, hasilnya sudah ada. Diundur jadi besok karena kita mau menghormati hari libur nasional. Karena ini kan bertepatan dengan hari Waisak, jadi kita undur besok,” ujarnya.
Pilihan Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi pertarungan Pilpres 2014 justru dinilai kian terbatas. Kemungkinan terbesar PD hanya akan bisa berkoalisi dengan Partai Golkar. Itu pun jika PG tak berkoalisi dengan PDIP.
Menurut Direktur Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan, jika pun Demokrat dan Golkar berkoalisi, maka problemnya akan ada pada sosok calon presiden dan wakil presiden yang diusung.
“Kursi memang cukup. Tapi, capres cawapresnya harus bisa menghadapi Prabowo dan Jokowi,” kata Jayadi, Kamis (15/5).
Dia pun menilai Demokrat akan sulit untuk mendapatkan kursi capres jika berkoalisi dengan Golkar. Sebab, kata dia, logikannya Golkar pasti akan mengambil posisi capres mengingat raihannya pada posisi kedua hasil Pemilu legislatif.
Nah, ia menambahkan, opsi berikutnya adalah Demokrat bisa saja menawarkan cawapres untuk Jokowi atau Prabowo. Hanya saja, ia menilai opsi ini kemungkinan kecil berhasil.
“Kalau ditawarkan kepada PDIP ada banyak halangan. PDIP tentu tak mau buka pintu,” katanya.
Menurut dia, kalau ditawarkan untuk Prabowo masih mungkin. “Asal SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bisa bernegosiasi baik-baik dengan Hatta,” paparnya.
Opsi ketiga, lanjut dia, adalah Demokrat tak ikut bermain di Pilpres. Artinya, kata dia, Demokrat membiarkan diri menjadi penonton pada Pilpres ini.
“Untungnya nanti pasca-Pilpres Partai Demokrat tidak punya beban moral untuk bergabung dengan pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, kalau pemilihan dilakukan sekarang memang Jokowi unggul 15 persen di atas Prabowo. Jika jadi presiden terpilih, maka Jokowi lah nanti akan menjalankan pemerintahan, bukan Megawati Soekarnoputri.
Nah, kata dia, dengan demikian tidak akan ada halangan lagi bagi Demokrat untuk berkomunikasi. “Partai Demokrat jadi bisa bergabung di pemerintahan,” katanya.
Namun, ia menilai agak lucu kalau Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 dan punya presiden yang berkuasa 10 tahun hanya menjadi penonton saja.
Politikus senior Partai Golkar MS Hidayat menyatakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan waktu empat hari bagi partainya untuk menentukan sikap jelang pendaftaran capres/cawapres di KPU.
Terutama terkait opsi poros baru dan koalisi. Pernyataan SBY itu, kata dia, disampaikan saat pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (14/5). Hidayat turut hadir dalam pertemuan itu.
“Pada intinya Presiden melihat harus membicarakan kemungkinan opsi lain. Dengan waktu 4 hari, sesegera mungkin. Jadi kita bicarakan secara cermat,” ujar Hidayat di kompleks Istana Negara.
Hidayat mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Demokrat itu. Menurutnya, saat ini memang dibutuhkan opsi dan poros lain. Kedua partai, kata dia, akan berdiskusi lagi di internal masing-masing untuk memutuskan opsi lain tersebut.
Golkar, kata dia, tidak menutup peluang jika ada opsi baru tersebut. “Nanti dua-duanya akan dirapatkan lagi. Kalau masih dimungkinkan, kalau waktunya masih ada, secara cermat nanti akan dibicarakan. Biasanya di politik itu seperti main bola, injury time itu suka ngegolin,” tandas Hidayat. (boy/flo/jpnn/val)
