SUMUTPOS.CO – KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengakui hubungan antara PBNU dan PKB memang tidak erat. Dan, baginya, tak ada yang tak wajar dengan itu. Sebab, demikian pula relasi PBNU dengan partai-partai lain. ’’Soal hubungan PBNU dengan PKB yang tidak erat, ya memang tidak erat. Sama tidak eratnya hubungan PBNU dengan partai-partai lain,’’ kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin (15/9).
PKB lahir dari rahim NU selepas reformasi pada akhir 1990-an dengan mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid sebagai salah satu bidan. Dalam perjalanannya, Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB kini dan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, dituding sebagai pihak yang “mengudeta” Gus Dur, tudingan yang ditepisnya dalam banyak kesempatan.
Gus Yahya menceritakan, dirinya juga bagian dari pendiri PKB. Bahkan, rencana awal pembentukan partai tersebut dibahas di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah. Saat itu Gus Yahya ikut menyiapkan berbagai macam dokumen fundamental untuk pendirian partai. “Saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini,” katanya.
Tapi, sebagai nakhoda PBNU, Gus Yahya mengatakan tidak boleh menyeret-nyeret institusi yang dia komandoi ke dalam PKB. Begitu pula menyeret-nyeret NU untuk partai-partai politik lain, juga untuk mendukung capres atau cawapres.
Gus Yahya menyebut PBNU dulu membentuk PKB untuk mewadahi aspirasi dari banyak tokoh nahdliyin. Tapi setelah PKB lahir, lanjut dia, PBNU tidak bisa terus-menerus atau diwajibkan menyuapi partai berlambang bola dunia tersebut.
Gus Yahya mempersilakan PKB berkompetisi secara rasional. Demikian pula dia mempersilakan masyarakat, termasuk warga nahdliyin, menilai partai politik secara rasional. Maksudnya, melihat partai di antaranya dari sisi kredibilitas, prestasi, dan rekam jejak. “Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU,” katanya.
Kalau ada orang NU, lanjut dia, termasuk pengurus NU yang menjadi aktivis atau simpatisan partai, itu adalah keputusan pribadi. Bukan kelembagaan PBNU.
Dia juga memastikan tidak ada rapat-rapat di PBNU yang ujungnya mengarahkan dukungan politik ke partai tertentu. Maupun dukungan untuk capres-cawapres tertentu. ’’Karena tidak boleh secara normatif di AD/ART PBNU. Tidak boleh,’’ katanya. (wan/c6/ttg/jpg)
