MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sikap Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang belum memutuskan untuk bergabung ke partai politik manapun pasca tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan, terus menarik perhatian publik.
Bahkan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara dan Calon Wali Kota Medan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang, Bobby Nasution juga belum menegaskan dirinya untuk bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut.
Begitu juga dengan partai-partai politik lainnya yang disebut-sebut menginginkan Bobby untuk berlabuh, hingga kini belum ada kejelasan.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Sumatera Utara, Dr Arifin Saleh Siregar, mengatakan bahwa langkah Bobby yang belum menentukan sikapnya untuk bergabung ke parpol manapun pasca keluar dari PDIP adalah hal yang wajar.
“Saya fikir wajar-wajar saja. Bahkan ketika DPP Partai Golkar memberikan surat rekomendasi kepada Bobby untuk maju ke Pilgubsu dan Pilwalkot Medan, namun Bobby belum memastikan untuk bergabung ke Golkar adalah hal yang wajar-wajar saja,” ucap Arifin kepada Sumut Pos, Kamis (23/11/2023).
Dikatakan Arifin, peta politik untuk Pilkada serentak di tahun 2024, sesungguhnya baru akan terbentuk usai Pilpres dan Pileg yang akan digelar pada bulan Februari 2024.
“Peta politik Pilkada baru akan terbentuk usai pilpres dan pileg. Dari hasil Pileg nanti akan terlihat, berapa persen raihan suara yang didapatkan masing-masing partai politik, termasuk Golkar. Dari situlah nanti baru akan tebentuk kekuatan-kekuatan baru, akan terbentuk koalisi baru sehingga membentuk peta politik yang baru,” ujarnya.
Dengan belum terbentuknya peta politik yang baru, sambung Arifin, maka wajar saja apabila Bobby belum menentukan ke partai mana dirinya akan berlabuh.
“Intinya, Bobby Nasution juga pastinya sedang membaca peta politik kedepan, dan peta politik itu baru akan terbentuk setelah Pilpres dan Pileg. Setelah peta politik itu terlihat, baru lah nanti Bobby Nasution akan menentukan pilihan, apakah memang Golkar atau justru ke partai lainnya,” katanya.
Meskipun begitu, sambung Arifin, dirinya menilai langkah yang diambil Partai Golkar dengan memberikan rekomendasi kepada sejumlah tokoh, baik kader maupun non kader untuk maju di Pilkada serentak 2024 adalah hal yang baik, bahkan disebut sebagai sebuah kemajuan.
“Apa yang dilakukan Partai Golkar ini memang sebuah kemajuan, tapi belum menjadi sebuah kepastian, sebab Golkar juga harus membuktikan dirinya berhasil menang atau mendapatkan perolehan kursi yang besar pada Pileg 2024 nanti, khususnya di Sumut,” tuturnya.
Begitu juga dengan hasil Pilpres yang disebut akan turut menentukan peta kekuatan pada Pilkada serentak 2024.
“Bayangkan bila yang menang di Pilpres nanti adalah pasangan Ganjar – Mahfud, Pilkada nanti pasti akan lain lagi ceritanya. Peta kekuatan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota pasti akan terbentuk lagi. Dan ini semua masih belum pasti, sebelum hasil pileg dan pilpres keluar,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution enggan membenarkan dirinya yang dikabarkan akan bergabung ke Partai Golkar usai diberikan surat rekomendasi oleh DPP Partai Golkar sebagai calon Gubernur Sumut dan calon Wali Kota Medan pada Pilkada 2024 mendatang.
Padahal diketahui, saat ini dirinya tidak lagi berseragam PDI Perjuangan usai memilih sikap untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
“(Surat rekomendasi) itu bukanlah suara Golkar, tapi yang disampaikan Golkar itu kan surat tugas,”
Bobby juga membantah bahwa surat rekomendasi dari DPP tersebut sebagai bukti bahwa dirinya akan bergabung ke Partai Golkar, mengingat saat ini dirinya tak lagi menjadi kader PDIP.
“Ini bukanlah suara Golkar, Bukan berarti yang dapat surat itu kader Golkar, dan bukan saya saja yang bukan kader Golkar yang dapat surat itu. Ada nama-nama lain yang bukan kader Golkar, dan saya lihat belum tentu semua nama-nama itu harus masuk ke Golkar,” pungkasnya. (map)
