JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Meski menang di pemilu dan menjadi partai terbesar pendukung pemerintah, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) paling kurang beruntung, baik di legislatif maupun eksekutif.
Hal itu terbukti bahwa partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tidak duduk sebagai pimpinan DPR RI. Bahkan yang lebih miris adalah mendapat jatah kursi kementerian yang tidak banyak, bahkan sama dengan Partai Nasdem, yakni sama-sama 4 menteri dan tak jauh beda dengan PKB yang mendapat 3 kursi di kabinet.
Karena itu, menurut peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, Kabinet Kerja ini dinilai mengecewakan PDIP.
“Komposisi kabinet Jokowi-JK telah menimbulkan reaksi kekecewaan sebagian kader PDIP,” kata Karyono dalam rilisnya yang diterima INDOPOS (Grup SUMUTPOS.CO), Minggu (23/11).
Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari reaksi beberapa kader partai berlambang banteng moncong putih ini. “Tentu, sudah sepantasnya PDIP mendapatkan jatah menteri lebih banyak,” ujar dia.
Pasalnya, kata dia, PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi dan sekaligus sebagai pemenang pemilu. Jadi sudah sepatutnya partai ini mendapat jatah kursi menteri lebih banyak. “Namun demikian, memilih menteri merupakan hak prerogatif presiden,” ujar dia.
Di sisi lain, lanjut Karyono, adanya komitmen Jokowi sejak awal kampanye akan membentuk kabinet profesional. “Barangkali di situlah titik komprominya mengapa PDIP tidak terlalu banyak menduduki kursi menteri,” ujarnya.
Seperti diketahui, PDIP memang mendapat empat orang menteri, yaitu Puan Maharani, Cahyo Kumolo, Yassona Laoly, dan Puspayoga.
Sementara, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyatakan Kabinet Kerja akan merusak perimbangan parpol di pemerintahan Jokowi-JK.
“Aroma transaksi politik dalam penunjukan pembantu-pembantu Jokowi menjadi menguat jika melihat proses penunjukan Prasetyo. Penunjukan Prasetyo juga merusak komposisi perimbangan parpol-parpol di kabinet kerja,” terangnya.
Dia menjelaskan, dengan bertambahnya kader Nasdem itu, maka PDIP kini menjadi partai yang mendapat posisi menteri sama dengan partai lain yang memperoleh suara lebih kecil di pemilu atau kurang berkeringat di pilpres kemarin, yakni sama-sama 4 menteri. Sedangkan PKB cuma 3 orang, dan Hanura 2 menteri.
“Saya khawatir akan membuat suasana disharmonis di koalisi Indonesia Hebat (KIH) jika Jokowi hanya patuh kepada Surya Paloh saja. Hak preogratif pengangkatan pembantu-pembantu presiden memang haknya Jokowi tetapi kita sebagai pemilihnya di pilpres kemarin juga wajib menggugat pilihan Jokowi yang salah,” tukasnya.
Awal tidakharmonisan KIH inipun, ucap Ari mulai ditunjukkan oleh PDIP dan PKB sendiri sebagai partai besar pendukungnya tidak memberikan rekomendasi atas penunjukkan Prasetyo.
“Kita lihat saja bagaimana Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan yang menyebutkan bahwa penunjukkan HM Prasetyo adalah tidak tepat. Untuk itu, hal ini bisa berdampak buruk bagi KIH ke depannya,” tuturnya. (dli)
