BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020, para calon sudah mulai tampil di tengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan elektabilitasnya dalam kontestan pesta demokrasi pada 23 September 2020.
Pengamat Kebijakan Kota Medan, Saharuddin, Senin (24/2), menegaskan, selama ini Medan Utara adalah sasaran empuk lumbung suara bagi para calon yang akan bertanding di Pilkada Kota Medan. Namun, secara bentuk nyata kepedulian dan prioritas pembangunan di 4 Kecamatan berada di Utara Kota Medan terabaikan.
Ia menyatakan, siapapun calon yang akan tampil pada Pilkada Kota Medan mendatang, diharapkan ada pasangan calon dari putra-putri terbaik daerah Medan Utara yang mampu mewujdukan kesejahteraan bagi masyarakat Medan Utara.
“Kita melihat sejarah ke belakang, masa kepemimpinan Bachtiar Djafar pembangunan dan kesejahteraan menjadi prioritas. Kini, tidak adanya pu tra-putri dari Medan Utara menjadi pemimpin di Kota Me dan, semua terbaiakan. Jadi, kita harap ada calon mewakili Medan Utara untuk tampil di Pilkada Kota Medan,” katanya.
Menurutnya, calon putra-putri Medan Utara yang layak dan berpotensi tampil di Pilkada Kota Medan dapat dilihat dari sisi politik, sudah jelas dari Partai Politik yang respresentatif adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra. Dari keduanya ada HT Bahrumsyah dari PAN dan Aulia Rahman dari Gerindra.
“Tapi dari dua nama itu, lebih kuat ke Bahrumsyah. Selain menguasai partai dan juga punya pengalaman secara potensi. Kalau dari sisi birokrasi ada juga calon, seperti Muslim Harahap yang kini Kepala BKD Kota Medan dan kalau tokoh masyarakat ada Rion Arios. Jadi secara kapasitas, menurut saya Bahrumsyah paling potensi. Untuk itu, siapapun yang ingin calon menjadi orang nomor satu, usung wakilnya dari Medan Utara,” ungkap pria yang menjabat Ketua KSJ Pusat ini.
Bila hal ini tidak terwujud, kata Saharuddin, perhatian secara kebijakan anggaran dan politik tidak menjadi prioritas. Akan tetapi, bila calon yang tampil diluar dari Medan Utara, diharapkan memberikan komitmen yang kuat untuk kepentingan Medan Utara, agar pembangunan dan kesejahteraan dapat diwujudkan.
“Kita sebagai masyarakat Medan Utara akan meminta MoU politik kepada calon, agar tidak janji saja yang diberikan. Yang jelas, kalau tidak ada calon yang mewakili dari Medan Utara kita pesimis,” tutupnya.
Sementara itu, menurut pandangan Tokoh Politik, Dr Muryanto Amin dalam pesta demokrasi adalah pemilihan pemimpin daerah secara terbuka bagi masyarakat. Ada harapan-harapan dan perubahan yang ingin dirasakan masyarakat untuk kesejahteraan.
Akan tetapi, janji-janji dari kepala daerah yang tidak terealisasi, maka pemilih yang sudah menetukan hak pilihnya tidak puas dengan janji yang telah diberikan sudah jelas akan terjadi secara nyata.
“Kita tahu, di Medan Utara banyak keragaman masyarakat. Bukan berarti kepala daerah tidak punya program kesejahteraan. Jadi, konsekuensi keterwakilan dari calon sangat menguntungkan untuk daerah itu langsung,” ungkap Muryanto.
Ditambahkan, Dekan Fisip USU ini, kesimpulannya, bila janji atau visi misi tidak terelealisasi oleh kepala daerah yang menang, harusnya masyarakat harus proaktif mengontrol program janji untuk dituntut kembali.
“Tidak tampilnya calon dari daerah itu sendiri, pasti kepercayaan masyarakat akan ragu kepada calon lain pada pilkada. Sehingga, akan berpeluang masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi, membuat peluang golput akan lebih besar,” tegas Muryanto.
Hal itu disebabkan, trauma masyarakat dengan sejarah pesta demokrasi yang hanya memberikan janji tanpa nyata, faktor besar itulah yang membuat dorongan masyarakat untuk tidak ikut serta dalam pilkada.
“Dalam hal ini legitimasi pemerintah untuk pilkada,” pungkas Muryanto. (fac/azw)
