BOGOR, SUMUTPOS,CO – Konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir. Mukernas III PPP di Cisarua, Bogor, kemarin siang (24/4) kelar dengan keputusan islah, seperti fatwa Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair.
Mukernas yang digagas kubu Sekjen PPP Romahurmuziy ini memutuskan mencabut sanksi pemberhentian sementara Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketum. Sebaliknya, Romi (panggilan Romahurmuziy) yang oleh SDA diturunkan jabatan sebagai ketua DPP, dibalikkan lagi ke posisinya sebagai sekjen.
Begitupun, Emron Pangkapi balik lagi ke kursi waketum dan empat ketua DPW termasuk Ketua DPW PPP Sumut Fadli Nurzal, batal dipecat. “Menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimuen Zubair,” ujar Ketua Steering Comite, Lukman Hakim Syaefudin membacakan poin pertama hasil mukernas di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jabar, kemarin (24/4).
Poin kedua, mengamanatkan kepada majelis musyawarah partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai, serta penjajakan capres dan cawapres. Ketiga, mengamanatkan kepada DPP PPP untuk menggelar Rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres/cawapres dari PPP.
Poin keempat, mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya 1 bulan setelah pilpres 2014. Pembacaan keputusan Mukernas langsung disambut koor shalawat para hadirin, yang mayoritas berada di gerbong Romi. Adegan dramatis mengharukan terjadi tatkala SDA merangkul Romi, Emron Pangkapi dan Ketua DPW Jabar Rahmat Yasin.
Usai acara, SDA mengaku lega karena konflik sudah selesai. “Alhamdulilllah telah disepakati islah. Kita sudah sepakat kembali ke nol, masa lalu selesai. Kkarenanya ke depan akan sepakat untuk bergandengan tangan, melangkahkan kaki tegak ikut menata negara,” ujarnya kepada wartawan.
Ia berharap dengan berakhirnya konflik ini PPP dapat fokus menghadapi pemilu presiden. Menteri Agama ini pun meminta maaf kepada masyarakat karena konflik partainya yang berkepanjangan. Di arena Mukernas sendiri, pagi hari sebelumnya suasananya masih cukup “panas”. Aroma konflik masih kental.
Ini tampak saat SDA tiba ke arena Mukernas sekitar pukul 10.45 WIB bersama Ketua Dewan Pertimbangan PPP KH Zarkasih Nur. Malam harinya, forum memberi deadline agar SDA hadir di arena Mukernas paling lambat Kamis pukul 10. 00 Wib. Pada Mukernas hari pertama, Rabu, SDA tidak hadir di arena Mukernas. Usai melakukan pertemuan tertutup dengan empat waketum, SDA meninggalkan lokasi.
Kemarin, begitu tiba di ruang Mukernas, SDA yang tidak mengenakan baju kebesaran partai itu disambut dingin hadirin. Berbeda tatkala Emron Pangkapi tiba di lokasi sekitar 10 menit setelah kehadiran SDA, pria yang sempat diangkat kubu Romi sebagai Plt ketum itu disambut dengan pekikan takbir dan dukungan dari satgas PPP yang berjaga di lokasi. “Hidup Pak Emron, Allahu akbar, calon ketua umum,” teriak para anggota satgas.
MASA KEPEMIMPINAN SDA DIPANGKAS SATU TAHUN
Sementara, terkait poin keempat keputusan Mukernas yang mempercepat muktamar digelar sebulan usai pilres, yang mestinya digelar 2015, Romahurmuzy membantah keputusan itu sebagai bentuk hukuman kepada SDA. Dia berdalih, percepatan muktamar terkait dengan kebutuhan partai untuk melakukan konsolidasi. “Tidak ada sanksi. Ini kebutuhan partai biasa, untuk konsolidasi,” kata Romi usai Mukernas.
Menurut Romi, percepatan waktu Muktamar bukanlah sesuatu yang baru bagi PPP. Sebelumnya, partai berlambang Ka’bah itu sudah dua kali menggelar muktamar yang dipercepat. Ia pun kembali menegaskan bahwa konflik yang terjadi di partainya sudah benar-benar usai. “Pak Suryadharma sudah minta maaf dan semua peserta Mukernas sudah menerima,” tutur Ketua Komisi IV DPR RI ini.
Dengan keputusan ini maka masa jabatan Suryadharma juga dipastikan berakhir satu tahun lebih cepat. Suryadharma tidak bisa dicalonkan lagi karena sudah dua periode menjabat.
Menanggapi keputusan poin keempat tersebut, pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Agus Riyanto, menilai, sejatinya kubu Romi telah memenangkan perseteruan. “Mukernas Cisarua yang memutuskan Muktamar dipercepat sebulan usai pilpres, ini menunjukkan secara politis Romi menang. Muktamar yang mestinya masih 2015 diajukan usai pilpres. Sudah pasti SDA kehilangan masa jabatan sebagai ketua umum selama satu tahun,” ujar Agus Riyanto saat dihubungi koran ini dari Jakarta, kemarin (24/4).
Pakar politik yang mendalami tradisi berpolitik kaum nahdliyin itu menilai, ajang Mukernas juga memperlihatkan kuatnya dukungan pengurus DPW ke kubu Romi. “Mayoritas pengurus DPW sudah telanjur kecewa dengan SDA yang secara sepihak menyatakan dukungan terhadap pencapresan Prabowo,” ujar Agus. “Meski masih diakui sebagai ketua umum, SDA sudah kehilangan legitimasi. Hingga digelar Muktamar, kepemimpinan SDA tidak akan efektif,” pungkasnya. (sam/dil/jpnn)
