Dua kelompok anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) saling serang dan adu fisik di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, (25/11/2014). Kericuhan tersebut terjadi terkait persiapan rapat pleno penetapan Munas Golkar yang rencananya digelar pada 30 November mendatang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di usianya yang ke-50 tahun, Partai Golkar terancam pecah. Pasalnya, sekelompok elite partai beringin itu telah memutuskan untuk menggelar Munas IX tandingan.
Keputusan menyelenggarakan munas tandingan ini dibuat dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Munas IX digelar pada Januari 2015.
“Munas IX selambat-lambatnya diselenggarakan Januari 2015, di Jakarta,” kata Agung Laksono usai rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/11).
Dalam rapat tersebut disepakati juga pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Presidium ini terdiri dari Agung Laksono sebagai ketua dengan anggota Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang.
Menurut Agung, presidium dibentuk atas desakan para peserta pleno. “Tugas presidium hanya satu, memastikan munas terselenggara selambat-lambatnya Januari 2015,” jelas Agung.
Tak hanya itu, pleno juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee (SC) Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.
Rapat pleno ini tidak dihadiri Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sementara, Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Theo L Sambuaga yang tadinya hadir, telah meninggalkan rapat saat keputusan munas tandingan dibuat.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang dikonfirmasi soal itu menanggapi santai. Menurutnya, pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang diketuai oleh Wakil Ketum Golkar Agung Laksono tidak bisa dibenarkan.
”Presidium Penyelamat Partai Golkar itu tidak sah,” tegas Ical dalam konferensi pers di Bakrie Tower Jakarta, kemarin.
Ical menjelaskan, pembentukan presidium itu tidak sah lantaran tidak termuat dalam anggaran dasar rumah dan anggaran rumah tangga (ADRT) Partai Golkar.
”Tidak ada dalam ADRT pembentukan seperti itu,” terang dia.
Alasan lainnya, keputusan untuk membuat presidium itu dilakukan setelah rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar selesai. ”Itu tidak sah,” tandas Ical.
Ical menambahkan, penunjukan Muladi oleh presidium penyelamat partai sebagai Ketua OC Munas juga hanya pernyataan sepihak.
”Yang ditunjuk menjadi Ketua itu kan Pak Muladi, dan dia tak bersedia,” tandas Ical yang saat itu didampingi Muladi.
Ganjal Ical
Politikus Partai Golkar yang juga salah satu kandidat calon ketum Partai Golkar, Agun Gunanjar menyatakan dirinya menjadi inisiator musyawarah tandingan partai berlambang beringin itu apabila Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie terus memaksakan diri untuk tetap maju menjadi ketua umum.
“Iya lah. Saya menjadi inisiator untuk bentuk Munas tandingan. Ini kan sudah mereka skenariokan di lapangan. Kalau diluluskan, ini melanggar tata cara pemilihan ketum,” ujar Agun di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut Agun, dalam munas nanti presidium akan memberi ruang bagi semua kader untuk maju sebagai ketua umum. Ia berjanji tidak akan ada syarat-syarat yang bertujuan menjegal calon tertentu. Namun, lanjutnya, ada satu orang yang dipastikan tidak bisa maju dalam pemilihan ketua umum. Orang itu adalah ketua umum petahana, Aburizal Bakrie alias Ical.
“Dia enggak bisa maju lah. Karena sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatannya. Kita akan tolak dia,” tegas Agun.
Lebih lanjut mantan ketua Komisi II DPR itu mengatakan, munas yang digelar Presidium Penyelamat Partai Golkar adalah satu-satunya yang sah. Pasalnya, diputuskan melalui proses yang demokratis. Karena itu ditegaskannya, tidak ada dualisme di dalam internal Golkar.
“Kita gak pernah mengatakan ada dua munas. Buat kita, itu (munas versi Ical) sudah dianggap tidak ada,” tukasnya.
Sebelumnya, Agun juga sempat mengancam akan membentuk DPP Golkar tandingan apabila Munas IX tidak berjalan secara demokratis. Bersama dengan para calon ketua umum lainnya yang menjadi lawan Ical, ia akan membentuk DPP tandingan apabila ditemukan ketimpangan dalam pelaksanaan Munas ke IX nanti.
Munas belum berlangsung, namun ketimpangan itu sudah terlihat di mata Agun. Dalam rapat pleno sore tadi, Ical langsung mengumumkan pimpinan panitia musyawarah nasional Golkar ke IX yakni Nurdin Khalid dan Fadel Muhammad. Agun mengatakan Ical tidak melakukan pembahasan tentang hal tersebut kepada anggota partai sebelumnya.
Ia mengaku dalam rapat tadi ia beserta dengan sejumlah anggota lainnya langsung meminta interupsi karena tidak setuju dengan langkah Ical yang langsung ‘tunjuk’ panitia sendiri. “Kalau panitia tidak diubah, Ical akan menang secara aklamasi,” tegas Agun.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Nurdin Halid dipercayai oleh Ical dan Idrus Marham untuk mengumpulkan DPD I agar mau mendukung Ical. Nurdin dikatakan akan membuat skenario di Munas XI Golkar seperti dirinya maju sebagai ketua PSSI, secara aklamasi.
Ketua DOO Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan perpecahan Golkar sudah berada di depan mata. Menurutnya, ada beberapa alasan yang membuat aroma perpecahan terasa semakin kuat. Salah satunya adalah teguhnya keinginan Ical untuk kembali menjadi ketua umum partai beringin ini.
Alasan lainnya adalah keputusan Ical yang langsung menunjuk Nurdin Khalid dan Fadel Muhammad menjadi pimpinan steering committee dan organizing committee untuk musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada pekan depan.
“Jadi kalau ini tetap dipaksakan oleh Ical ya risikonya ada di depan mata lah. Saya sedih kalau lihat Golkar berada dalam perpecahan,” ujar Priyo.
Ia mengaku kaget selama mengikuti rapat pleno pada sore kemarin. Selain karena keputusan sepihak Ical dalam membentuk panitia Munas, tapi juga karena sejumlah anggota Angkatan Muda Partai Golkar yang masuk ke dalam ruang rapat secara paksa sebagai upaya mereka untuk menghentikan langkah Ical.
“Saya akui geleng-geleng kepala tadi. Bukan karena saya maju sebagai caketum, tapi karena di zaman demokratis seperti ini masih terjadi seperti ini. Saya ikuti empat kali Munas baru sekarang yang seperti ini. Kalau semua pelaksanaannya demokratis, sehat dan adil, tidak akan teriak-teriak seperti ini,” jelasnya.
Diketahui, awalnya Munas IX Golkar akan digelar pada 8 Oktober 2014 apabila berlandaskan hasil Munas VIII tahun 2009. Pelaksanaan Munas IX dapat diundur menjadi Januari 2015 sesuai rekomendasi dari Munas sebelumnya yang digelar di Pekanbaru, Riau.
Namun, dalam Rapimnas VII yang berlangsung di Yogyakarta 17-19 November lalu, mayoritas pengurus DPD Tingkat I dan organisasi sayap menyepakati penyelenggaraan Munas IX kembali dimajukan menjadi 30 November dan bertempat di Bandung, Jawa Barat. (jpnn/bbs/val)
