25.6 C
Medan
Sunday, June 16, 2024

PKS Sumut: Djarot Tak Usah Gelisah

Ketua DPW PKS Sumut, Haryanto.
Ketua DPW PKS Sumut, Haryanto.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Syaiful Hidayat baru-baru ini mengeluarkan stateman yang dinilai menyinggung PKS. Dia menyebut, mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho sebagai dalang dari kasus suap yang menyeret puluhan mantan anggota DPRD Sumut, termasuk mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih ke penjara.

DPW PKS Sumut hanya membalas sindiran Djarot yang juga Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan, dengan sebuah pantun. “Ada batu janggut di Petisah. Dibawa untuk hadiah buat sang gajah. Abangda Djarot tidak usah gelisah. Siapa yang menang Pilkada, sudah ada di langit sana,” kata Ketua DPW PKS Sumut, H Hariyanto mengawali wawancara via seluler dengan Sumut Pos, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pernyataan anggota DPR yang sebelumnya gagal memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur Sumut 2018 tersebut, adalah dalam rangka menyongsong Pilkada Medan 2020 yang telah di depan mata. “Cocoknya itu. Kan mau dekat-dekat Pilkada-nya muncul (pernyataan kontroversial, Red) dia itu,” kata Harianto tertawa.

Di samping pantun tersebut, Hariyanto hanya ingin menanggapi santai dan menyampaikan beberapa poin atas tuduhan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, yang membawa-bawa PKS pasca terjadi penahanan 11 eks DPRD Sumut, di mana termasuk satu diantaranya ialah, kader partai banteng moncong putih, Japorman Saragih.

“Pertama begini, kita inikan hidup di negara merdeka dan kemudian fiturnya demokrasi. Setiap orang tentu punya pendapat, setiap orang punya sikap. Jadi orang itu mau dia korupsi, mau tidak korupsi, itukan pilihan pribadi. Janganlah kita salahkan orang lain ketika sudah terjadi korupsi itu. Karenanya janganlah bawa partai-partai, janganlah bawa-bawa orang lain,” ujar anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 tersebut.

Menurut dia, sangat tidak bijak ada pernyataan seperti Djarot tersebut yang terkesan menyudutkan pihak tertentu dalam kasus suap berjamaah selama periode Gatot yang notabene kader PKS saat memimpin Sumut. “Itu oknum ya, jadi sangat tidak bijaklah pernyataan tersebut dilontarkan. Harusnya kita introspeksi diri, jangan langsung menyalahkan orang lain. Karena korupsi ini adalah masalah kita bersama sebab dampaknya buat pribadi, keluarga, dan masyarakat jelek sekali. Cuma manusia ada khilaf dan salah, maka jadilah itukan,” katanya.

Paling penting, sambung dia, ke depan semua pihak termasuk partai politik yang merupakan lokomotif pencetakan para pemimpin daerah dan bangsa, mesti mampu meminimalisir peristiwa korupsi ini sehingga tidak terulang lagi. “Kita semua sebagai anak bangsa ini, tentu harus saling mengingatkan supaya perilaku-perilaku macam itu tidak terulang kembali. Kita ambil pelajaran dari masa-masa lalu yang sudah terjadi tersebut,” katanya.

Poin selanjutnya, sebut dia, korupsi ini bahasa kampungnya adalah ‘sogok menyogok’. Tentu ada sebab akibat kenapa hal tersebut dapat terjadi. “Kenapa gubernur sampai menyogok anggota dewan, ya tentunya ada kondisi yang memaksa dia melakukan itu. Tau sendirilah kita kalau masalah APBD, LKPJ, kayak ada tekan menekan. Jadi sebetulnya tak bisa juga kawan (Gatot) itu disalahkan dalam hal ini,” katanya.

Meski demikian, pihaknya kembali mengingatkan semua stakeholder dan elemen masyarakat atas kejadian memilukan tersebut sebab semakin mencoreng citra Sumut sebagai provinsi korup di Indonesia. “Artinya mari kita ambil pelajaran, kita tidak ingin terjadi, dan kita pun sangat percaya dengan aparat hukum. Mereka tidak tendensius, amanah, dan melakukan segala sesuatu berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Kita tentu mendukung aparat penegak hukum membersihkan perilaku-perilaku tak terpuji tersebut, baik di legislatif ataupun eksekutif,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Djarot Saiful Hidayat sebelumnya menyebut dalang kasus korupsi itu adalah Gatot yang saat itu diusung PKS. “Kita harus ingat, dalang utama pusaran korupsi itu, mantan gubernur yang diusung oleh PKS,” katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, pekan lalu.

Pada Pilkada 2013, PKS memang menjadi salah satu partai pengusung Gatot yang berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi. Paslon ‘Ganteng’ saat itu menang mengalahkan empat paslon lain termasuk jagoan PDIP, Effendi Simbolon-Djumiran Abdi.

Djarot juga meminta kasus dugaan suap dari Gatot diusut tuntas. Dia mengatakan PDIP punya komitmen pemberantasan korupsi. “Mulai dari ASN-nya, sekretaris dewan, sekda provinsi, kepala Biro Keuangan, semuanya harus diusut tuntas pelaku tindak pidana korupsi ini,” ujarnya. (prn)

Ketua DPW PKS Sumut, Haryanto.
Ketua DPW PKS Sumut, Haryanto.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Syaiful Hidayat baru-baru ini mengeluarkan stateman yang dinilai menyinggung PKS. Dia menyebut, mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho sebagai dalang dari kasus suap yang menyeret puluhan mantan anggota DPRD Sumut, termasuk mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih ke penjara.

DPW PKS Sumut hanya membalas sindiran Djarot yang juga Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan, dengan sebuah pantun. “Ada batu janggut di Petisah. Dibawa untuk hadiah buat sang gajah. Abangda Djarot tidak usah gelisah. Siapa yang menang Pilkada, sudah ada di langit sana,” kata Ketua DPW PKS Sumut, H Hariyanto mengawali wawancara via seluler dengan Sumut Pos, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pernyataan anggota DPR yang sebelumnya gagal memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur Sumut 2018 tersebut, adalah dalam rangka menyongsong Pilkada Medan 2020 yang telah di depan mata. “Cocoknya itu. Kan mau dekat-dekat Pilkada-nya muncul (pernyataan kontroversial, Red) dia itu,” kata Harianto tertawa.

Di samping pantun tersebut, Hariyanto hanya ingin menanggapi santai dan menyampaikan beberapa poin atas tuduhan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, yang membawa-bawa PKS pasca terjadi penahanan 11 eks DPRD Sumut, di mana termasuk satu diantaranya ialah, kader partai banteng moncong putih, Japorman Saragih.

“Pertama begini, kita inikan hidup di negara merdeka dan kemudian fiturnya demokrasi. Setiap orang tentu punya pendapat, setiap orang punya sikap. Jadi orang itu mau dia korupsi, mau tidak korupsi, itukan pilihan pribadi. Janganlah kita salahkan orang lain ketika sudah terjadi korupsi itu. Karenanya janganlah bawa partai-partai, janganlah bawa-bawa orang lain,” ujar anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 tersebut.

Menurut dia, sangat tidak bijak ada pernyataan seperti Djarot tersebut yang terkesan menyudutkan pihak tertentu dalam kasus suap berjamaah selama periode Gatot yang notabene kader PKS saat memimpin Sumut. “Itu oknum ya, jadi sangat tidak bijaklah pernyataan tersebut dilontarkan. Harusnya kita introspeksi diri, jangan langsung menyalahkan orang lain. Karena korupsi ini adalah masalah kita bersama sebab dampaknya buat pribadi, keluarga, dan masyarakat jelek sekali. Cuma manusia ada khilaf dan salah, maka jadilah itukan,” katanya.

Paling penting, sambung dia, ke depan semua pihak termasuk partai politik yang merupakan lokomotif pencetakan para pemimpin daerah dan bangsa, mesti mampu meminimalisir peristiwa korupsi ini sehingga tidak terulang lagi. “Kita semua sebagai anak bangsa ini, tentu harus saling mengingatkan supaya perilaku-perilaku macam itu tidak terulang kembali. Kita ambil pelajaran dari masa-masa lalu yang sudah terjadi tersebut,” katanya.

Poin selanjutnya, sebut dia, korupsi ini bahasa kampungnya adalah ‘sogok menyogok’. Tentu ada sebab akibat kenapa hal tersebut dapat terjadi. “Kenapa gubernur sampai menyogok anggota dewan, ya tentunya ada kondisi yang memaksa dia melakukan itu. Tau sendirilah kita kalau masalah APBD, LKPJ, kayak ada tekan menekan. Jadi sebetulnya tak bisa juga kawan (Gatot) itu disalahkan dalam hal ini,” katanya.

Meski demikian, pihaknya kembali mengingatkan semua stakeholder dan elemen masyarakat atas kejadian memilukan tersebut sebab semakin mencoreng citra Sumut sebagai provinsi korup di Indonesia. “Artinya mari kita ambil pelajaran, kita tidak ingin terjadi, dan kita pun sangat percaya dengan aparat hukum. Mereka tidak tendensius, amanah, dan melakukan segala sesuatu berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Kita tentu mendukung aparat penegak hukum membersihkan perilaku-perilaku tak terpuji tersebut, baik di legislatif ataupun eksekutif,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Djarot Saiful Hidayat sebelumnya menyebut dalang kasus korupsi itu adalah Gatot yang saat itu diusung PKS. “Kita harus ingat, dalang utama pusaran korupsi itu, mantan gubernur yang diusung oleh PKS,” katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, pekan lalu.

Pada Pilkada 2013, PKS memang menjadi salah satu partai pengusung Gatot yang berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi. Paslon ‘Ganteng’ saat itu menang mengalahkan empat paslon lain termasuk jagoan PDIP, Effendi Simbolon-Djumiran Abdi.

Djarot juga meminta kasus dugaan suap dari Gatot diusut tuntas. Dia mengatakan PDIP punya komitmen pemberantasan korupsi. “Mulai dari ASN-nya, sekretaris dewan, sekda provinsi, kepala Biro Keuangan, semuanya harus diusut tuntas pelaku tindak pidana korupsi ini,” ujarnya. (prn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/