Dari kiri ke kanan: Wakil ketua DPP Golkar Fadel Muhamad, Wakil ketua DPP Nurdin Halid, Ketua umum DPP Aburizal Bakrie, Bendahara umum DPP Setya Novanto, Ketua DPD I Golkar Gorontalo Rusli Habibie, Ketua MKGR Roem Kono, pose bersama usai pelaksaan pembukaan Musda DPD I Golkar, Selasa (26/4).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Skenario untuk menggagalkan Munaslub Partai Golkar 23 Mei mendatang semakin jelas. Pihak-pihak melakukan manuver memperjuangkan kepengurusan Munas Bali hingga akhir jabatan pada 2019 nanti. Otomatis, posisi Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum tidak akan tergantikan.
Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sulteng) Ridwan Bae menilai, Munaslub Partai Golkar tak perlu lagi diselenggarakan. Hal itu tidak perlu karena Menkumham Yasonna H Laoly sudah menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali periode 2014-2019.
Kepengurusan yang disahkan tersebut, sambung anggota Fraksi Golkar DPR RI itu, dipimpin Ical sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Kubu Agung Laksono yang sebelumnya tergabung dalam Munas Ancol juga diakomodasi di dalamnya.
“Sebenarnya, dengan keluarnya SK, Munaslub tidak perlu diadakan,” ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (27/4).
Ridwan mengatakan, pada dasarnya, Munaslub digelar untuk menyatukan kubu Bali dan kubu Ancol yang selama ini berkonflik. Namun, setelah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap, kubu Bali mengakomodasi kubu Ancol ke dalam kepengurusan. “Pada dasarnya, kepengurusan rekonsiliasi sudah lahir,” tandasnya.
Ridwan juga mempertimbangkan sisa kepengurusan yang tinggal tiga tahun lagi jika Munaslub digelar. Belum lagi, potensi perpecahan yang akan lahir dalam Munaslub itu.
“Munaslub akan melahirkan kelompok baru. Ada delapan calon, ada delapan kelompok. Setiap Munas Golkar ada dampak seperti kemarin Surya Paloh melahirkan partai baru (Nasdem, red). Agung melahirkan Munas baru. Kalau tidak cocok lagi, delapan kelompok ini akan membuat Munas lagi,” paparnya.
Lagi pula, lanjutnya, dia melihat, Ical selama ini bekerja dengan baik sehingga tetap layak menjabat sebagai ketua umum. Namun, dirinya dalam hal ini hanya memberi usul.
“Kalau terjadi kita harus Munaslub, maka kita harap, mari kita jalan dengan Munas bersih. Maka tidak boleh ada Munas yang lain. Apa pun hasilnya, Menkumham harus mengesahkan,” ucap Ridwan.
Ketua Organizing Committee (OC) juga mengutarakan, ada sejumlah usulan agar Munaslub tidak perlu memilih ketua umum baru, tetapi hanya menetapkan kepengurusan yang sudah disahkan Menkumham.
“Ada pendapat bahwa ketua umum yang baru belum tentu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi partai ke depan, maka lebih baik Munaslub menetapkan kepengurusan yang sudah ada. Itu beberapa pendapat,” kata Amali kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/4).
Dia juga mengaku, bila Ical dan beberapa elite Partai Golkar nampaknya tengah berupaya bila kursi ketua umum tak berpindah. “Saya kira Ical berjuang besar kepengursan ini (kepengurusan Munas Bali yang telah mendapatkan SK Menkumham, red) sampai 2019, tapi kita sepakat adakan Munaslub,” tutur anggota Komisi I DPR RI itu.
