Sementara Polri telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pengamanan masa kampanye. Dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024 keamanan masa kampanye akan dijaga. Netralitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan dipegang teguh.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, sejak 19 Oktober 2023 Polri telah menggelar Operasi Mantap Brata dengan jumlah personel Polri 434.197 personel. “Dari opsus pusat hingga 34 polda. Kakau pusat ada 9 satgas,” terangnya.
Pemetaan terhadap kerawanan Pemilu juga telah dilakukan. Baik berdasarkan pemetaan Bawaslu atau pun internal Polri. “Dengan pemetaan kerawanan, bisa dilakukan prediksi dan antisipasi,” jelasnya.
Setidaknya ada empat kerawanan Pemilu yang potensial terjadi, yakni cuaca ekstrem berupa hujan, distribusi logistik, kemacetan arus lalu lintas dan penyebaran hoax. Semua itu telah disiapkan antisipasinya. “Kalau untuk penyebaran hoax dilakukan patroli siber,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Menurutnya, terdapat juga patroli dialogis sebagai upaya preemtif dan preventif. Sehingga, bisa mencegah penyebaran hoax dan provokatif. “Agar tidak mempengaruhi keamanan Pemilu 2024,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan beberapa imbauan menyambut masa kampanye kali ini. Kepada masyarakat, dia mengimbau jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang bisa membelah persatuan bangsa.
“Isu-isu (bersifat) disinformasi, hoax, yang pasti (muncul) ketika mengadakan Pemilu. Selalu ada,” kata Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Bratislava, Slovakia (26/11) malam waktu Jakarta. Dia berharap masyarakat semakin bijak dalam menerima informasi terkait Pemilu yang beredar. Baik itu di media masa maupun media sosial.
Ma’ruf mengingatkan posisi masyarakat adalah memilih nama-nama yang sudah ada. Penentuan nama yang dipilih, adalah kewenangan dari partai politik atau gabungan partai politik. Dia kembali mengingatkan masyarakat jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.
Perbedaan pilihan baginya adalah hal biasa. Calonnya pasti ada banyak untuk dipilih. “Kalau cuma satu, bukan pemilihan,” katanya di depan ratusan WNI yang tinggal di Slovakia dan beberapa negara sekitarnya. Dia mendapatkan informasi pada Pemilu sebelumnya tingkat partisipasi WNI di Slovakia 60 persen. Untuk Pemilu 2024 Ma’ruf berharap bisa naik jadi 90 persen atau lebih.
Kepada para kontestan atau pengurus partai politik, Ma’ruf berperan supaya menaati aturan yang berlaku. Jangan sampai justru melakukan tindakan yang memicu keterbelahan di tengah masyarakat. Para kandidat maupun pendukungnya, dipersilahkan untuk unjuk gigi lewat tawaran program masing-masing. Tanpa harus menyerang kandidat lainnya.
Untuk penyelenggara penilu, mulai dari KPU pusat sampai ke daerah hingga aparat negara lainnya, Ma’ruf menekankan harus bersikap adil. Swlain itu jiga netral. “Baik itu aparat keamanan, ASN, semuanya,” katanya.
Mantan ketua MUI itu menyampaikan, Desember nanti seluruh gubernur diisi oleh pejabat sementara atau Pj. Kepada para Pj gubernur juga harus netral. Tidak boleh memihak calon maupun partai politik manapun.
Penyelenggara Pemilu maupun aparat harus netral, karena aturannya sudah demikian. Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kontestan. Seluruh pihak perlu menegakkan Pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Ini penting untuk legitimasi hasilnya Pemilu nanti.
Menurut Ma’ruf, jika masyarakat menilai Pemilu tidak jujur dan adil, maka kualitas demokrasi akan rusak. “Dianggap cacat lah. Itu bisa, nanti menjadi permasalahan legitimasi,” jelasnya. Jadi pelaksanaan Pemilu harus bagus secara prosedur, baik secara substansi, dan juga mendapatkan legitimasi. (far/mia/wan/jpg)
