JAKARTA- Ingar bingar kabar tentang hasil survei setiap kali menjelang pemilu bikin gerah sejumlah politisi. Pasalnya, sebagian di antara lembaga penyelenggara survei itu dituding hanya melaksanakan pesanan pihak tertentu demi menggiring opini publik menjelang Pemilu dan Pilpres 2014.
“Saya pikir rakyat akan terganggu oleh survei pesanan yang membolak-balik opini atas nama metoda ilmiah. Bila hal ini terus dibiarkan, maka rakyat akan terus mendapatkan informasi tentang kehidupan politik bangsa dengan cara yang sesat,” ungkap Sekjen DPP PPP Romahurmuzyi yang juga akrab disapa Romy, kemarin (21/7).
Untuk itu, dia mengusulkan agar lembaga survei diakreditasi, sehingga tidak bermain-main dengan opini yang berbalut metoda ilmiah. “Lembaga survei harus mengakreditasi dirinya dengan kesepakatan yang mereka bangun dalam asosiasi lembaga-lembaga survei,” ujarnya.
Menurut Romy, beberapa hal yang perlu diatur lembaga survei di antaranya kualifikasi para peneliti, periode sampling, jumlah sampel untuk setiap tingkat kepercayaan, metodologi survei, dan akuntabilitas publikasi yang dilakukan.
“Dengan demikian bisa diketahui lembaga-lembaga survei mana yang tidak terakreditasi, dapat diabaikan hasilnya. Sementara, lembaga yang terakreditasi, hasil publikasi surveinya bisa diperbandingkan sebagai alat ukur ilmiah,” tandasnya.
Hal ini penting untuk mengembalikan kredibilitas lembaga-lembaga survei yang terpuruk akibat publikasi berlebihan namun dengan kualitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Apakah masyarakat percaya kepada survei, atau masyarakat memang tidak pernah percaya. Ini penting sebagai bentuk kejujuran keberadaan lembaga survei yang mengklaim menggunakan metoda ilmiah dalam cara kerjanya,” tegas Romi yang mengaku tidak menggubris banyaknya hasil survei yang memposisikan partainya selalu dibawah lima persen.
Karena itu, Romi yang juga Ketua Komisi IV DPR itu prihatin terhadap hasil survei beberapa lembaga. Sebab, hasilnya berbeda antara satu lembaga survei dengan lembaga lainnya. Padahal obyek, sampling dan instrumen pertanyaannya serupa.
“Lembaga survei mestinya menjadi alat analisis ilmiah, bukan pembentuk opini. Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini, terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Survei Nasional Umar S Bakry mengatakan, haram hukumnya lembaga survei menawarkan jasa keberpihakan pada partai atau tokoh tertentu.
“Terutama bagi LSN. Saya tegaskan haram hukumnya menawarkan jasa keberpihakan survei dengan dasar apapun,” kata Umar, kemarin.
Umar mengakui, hasil lembaga survei yang berbeda-beda itu salah satunya disebabkan adanya keberpihakan. Baik keberpihakan secara ideologis atau keuangan. Namun, perbedaan hasil survei itu juga setidaknya bisa dilihat dari perbedaan waktu pengambilan atau wawancara.
Mengacu hasil survei, siapakah partai yang jauh dari kemelut sejenis itu dan siapakah partai paling layak dipilih pada Pemilu 2014 ? Berdasarkan hasil survei LSN terhadap peringkat Partai Politik terkorup, menyebutkan, Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu 2009, berada di puncak klasemen sementara sebagai partai terkorup dengan poin sebesar 70.5 persen, berikutnya Partai Golkar sebesar 5.7 persen dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 4.4 persen. Hasil survei ini diumumkan ke publik oleh Lembaga Survei Nasional pada tanggal 24 Maret 2013 lalu di Jakarta.
Survei parpol paling bersih juga dilakukan oleh LSN. Hasilnya, Partai Hanura dianggap sebagai partai terbersih dengan presentase 13.5 persen. Dampak lain dari perolehan predikat sebagai partai terbersih ini ternyata mampu mendongkrak elektabilitas Partai Hanura dan berada pada posisi 6.2 persen.
Selanjutnya survei kedua yang dilakukan oleh LSN pada 1-7 April 2013 di 33 provinsi dengan jumlah sampel 1.230 responden dengan populasi survei berusia 16-20 tahun. Hasil survei ini cukup mengejutkan karena elektabilitas Partai Hanura naik menjadi 12.8 persen dan berada pada urutan ketiga. Peringkat pertama dipegang pada PDIP sebesar 19.5 persen dan urutan kedua sebesar 19.3 persen ditempati Partai Golkar. (dms/jpnn)
