JAKARTA – Persiapan Komisi Pemilihan Umum menggelar Pemilu Legislatif 2014 masuk tahap teknis krusial. Setelah penetapan daftar calon tetap, KPU mulai mempersiapkan diri untuk segera membuka tender pengadaan logistik Pileg 2014.
Bulan Agustus ini merupakan persiapan akhir KPU sebelum tahapan pengadaan logistik resmi dimulai. Kepala Biro Logistik KPU Boradi menyatakan, saat ini KPU menyusun jadwal untuk prakualifikasi dan pemaketan kebutuhan logistik. “September akan prakualifikasi. Sekarang menyusun dokumen, jadwal, surat suara, semuanya,” ujar Boradi saat dihubungi, kemarin (25/8).
September depan, menurut Boradi, adalah dimulainya seleksi terhadap para peserta tender logistik pemilu. Setelah mendapat catatan peserta yang dinilai lulus, KPU akan mengundang mereka pada lelang yang digelar Oktober. “Untuk lelang, perkiraan penetapan pemenang baru pada Desember. Januari mulai produksi,” katanya.
Menurut Boradi, masa waktu hingga Desember ditujukan untuk mengantisipasi molornya proses lelang. Jika lelang berjalan mulus, KPU tidak perlu menunggu hingga Desember untuk mengetahui pemenang tender logistik. “Kalau lelangnya mulus, November sudah ada pemenang,” ujarnya. Adapun logistik yang akan dilelang KPU itu berupa surat suara, tinta, formulir, dan segel.
Boradi menyatakan, prinsip pengadaan logistik pemilu kali ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Hanya, KPU bakal menambah jumlah paket pengadaan logistik. Pengadaan surat suara misalkan. Jumlah paket yang ditawarkan dalam lelang akan ditambah.
“Kalau dulu surat suara terdiri atas sebelas paket, kemungkinan sekarang ditambah supaya pekerjaannya tidak terlalu berat,” ujarnya. Penambahan diperkirakan mencapai 15 paket untuk produksi logistik.
Proses distribusi logistik pun, ujar Boradi, diprioritaskan untuk daerah-daerah yang jangkauan logistiknya sulit. Misalnya, logistik untuk Provinsi Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau akan dicetak lebih awal. “Dicetak dan dikirim lebih awal, termasuk untuk luar negeri,” ujarnya. Targetnya, pada 1 Maret, logistik tersebut sampai di kabupaten masing-masing provinsi.
KPU, lanjut Boradi, mengharapkan pemenang tender logistik pemilu itu adalah perusahaan yang memiliki kedekatan dengan wilayah distirbusi logistik. Contohnya, untuk wilayah Aceh dan Sumut, idealnya pemenang tender pengadaan logistik itu berada di sekitar wilayah tersebut demi memudahkan distribusi. “Kami berharap, perusahaan-perusahaan semacam itu mampu bersaing,” ujarnya. Target 1 Maret, ujar Boradi, dimaksudkan untuk mengantisipasi logistik yang sampai tujuan ternyata rusak. (bbs/jpnn)
