JAKARTA- Penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia memang tidak murah. Untuk tahapan Pemilu 2013 saja KPU menganggarkan sebesar Rp7,3 triliun. Lalu untuk tahapan tahun 2014, anggaran yang diajukan sebesar Rp14 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp21,3 triliun.
Pemilu tahun depan bisa dikatakan termahal dibanding tahun-tahun sebelumnya saat Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung. Dana tersebut hampir tiga kali lipat banyaknya dari dana pemilu 2009 yang kira-kira hanya menghabiskan sekitar Rp8,5 triliun. Bahkan naik sekitar 700 persen dari anggaran Pemilu 2004 yang hanya Rp3,023 triliun.
“Anggaran pemilu tahun 2013 Rp 7,3 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp14 triliun,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Minggu (28/7).
Menurut Ferry, anggaran untuk tahapan Pemilu 2014 itu sebetulnya sebesar Rp16 triliun, namun entah mengapa dipotong pemerintah sebesar Rp2 triliun sehingga hanya Rp14 triliun. “Paling besar alokasi untuk honor pegawai dan logsitik pemilu,” ungkapnya.
Ferry menuturkan, honor pegawai dimaksud adalah petugas KPU se-Indonesia mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang berbasis di TPS.
“Pencairan anggaran mengikuti aturan yang ada dan diberikan berangsur sesuai kebutuhan tahapan,” tuturnya.
Selain untuk keperluan honor pegawai dan logistik, alokasi anggaran terbesar juga ada pada sosialisasi dan iklan masyarakat. “KPU siap transparan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran tersebut,” ucap Ferry.
Terpisah, Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mempertanyakan apakah yang membuat dana pemilu terus membengkak? “Apakah pemilu akan jauh lebih baik, dan tak kalah pentingnya dana itu apakah dengan sendirinya menghilangkan kebiasaan KPU untuk selalu menerima dana asing. Apa saja faktor yang membuat dana tersebut bisa menjadi dua kali lipat dari dana pemilu 2009 misalnya,” katanya.
Menurut dia, transparansi itu termasuk mengenai komponen mana yang berat direalisasikan dan akibatnya mahal. Meski mahal, terkait hasil pemilu pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan, “Pemilu 2014 tak jauh beda sama seperti Pemilu 2009,” ujarnya.
Dia menambahkan, komposisi caleg petahana (incumbent) yang kembali bertarung di Pemilu Legislatif pasti akan membawa pola-pola kongkalikong yang selama ini terjadi di dalam penyusunan anggaran dan pembuatan legislasi.
Sehingga, wajar jika masyarakat menjadi kurang simpati atas proses perekrutan calon pemimpin yang dilakukan partai politik, yang hanya mengandalkan popularitas dibandingkan mutu dari calon wakil rakyat itu sendiri. Bisa dipastikan, lanjut Boni, kejenuhan politik masih dihadapi oleh masyarakat saat ini. (bbs/jpnn)
