BALAI Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di daerah terus mendorong peningkatan literasi dan numerasi.
BPMP Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan. Sedangkan fungsinya pemetaan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Fungsi berikutnya pelaksanaan supervisi pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan serta pelaksanaan urusan administrasi.
Selain program Merdeka Belajar episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, BPMP Provinsi Sumatera Utara juga melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk advokasi dan pendampingan untuk memastikan optimalisasi literasi dan numerasi dapat terwujud.
Berbagai kegiatan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi juga dilakukan kepada pengambil kebijakan, staf pelaksana teknis, pengawas, kepala sekolah dan guru. Seperti kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, lokakarya dan Komunitas Belajar (Kombel).
”BPMP merupakan struktural eselon III yang salah satunya, membijaksanai bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Sumut,” sebut Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara Tajuddin Idris, S.Si., MT, Senin (30/9).
Di Sumut, kata kepala BPMP, salah satu evaluasi kita adalah literasi dan numerasi. Kenapa literasi dan numerasi ini penting? Karena berdasarkan catatan terkini dari sampling lima provinsi di tanah air, Sumut masih rendah. Untuk mewujudkan optimalisasi literasi dan numerasi, BPMP Sumut tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dari berbagai pihak.
”Dibandingkan dengan Sumbar, Kalsel, Kepri dan Kalbar. Untuk literasi dan numerasi pada sekolah dasar masih rendah. Demikian pula untuk sekolah menengah pertama. Untuk itu, kita ingin literasi dan numerasi di Sumut dapat meningkatkan,” kata Tajuddin Idris, S.Si., MT kepada Sumut Pos diruang kerjanya.
Tajuddin Idris, S.Si., MT menyebutkan bahwa pihaknya tiap bulan mengintensifkan advokasi ke Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut dan beberapa kegiatan lainnya.
”Tiap dua bulan, kita juga melaksanakan Project Management Office (PMO) mengadvokasi satuan pendidikan. Salah satunya, untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Hari ini kita lakukan PMO dengan Dinas Pendidikan Provsu menghadirkan semua Kacabdis. Hadir juga Bappeda Provsu dan Dinas Pemerintahan Desa, Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya,” urai kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu juga mengadakan kegiatan Bulan Merdeka Belajar di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan Festival Kurikulum Merdeka. Kemudian kegiatan Kombel UPT Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diadakan di Sumut pada 18-20 September.
”Seluruh UPT di Indonesia yang membidangi penjaminan mutu pendidikan kita hadirkan di BPMP Provinsi Sumatera Utara. Salah satu keluarannya adalah terbitnya Deklarasi Simalungun,” jelasnya.
Dalam Deklarasi Simalungun pada 20 September 2024, menurut Tajuddin Idris, S.Si., MT, ditegaskan kesepakatan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Deklarasi ini ditandatangani Katman SPd MA (Perwakilan Kombel Wilayah I), Dr Nugraheni Triastuti SE MSi (Perwakilan Kombel Wilayah II), Dra Widyati Rosita MPd (Perwakilan Kombel Wilayah III) dan Muslihuddin MPd (Perwakilan Kombel Wilayah IV).
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara secara khusus juga meminta dukungan dari gubernur, bupati/wali kota hingga pemerintahan desa di Sumut dalam meningkatkan literasi dan numerasi.
”Apa yang sudah dilakukan Kemendikbudristek beserta jajarannya seperti program Merdeka Belajar juga dapat dilanjutkan karena sudah banyak capaian-capaian yang positif. Kita juga berharap anggaran pendidikan baik di APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengacu pada amanat UUD 1945 sebesar 20 persen khusus untuk pendidikan. Mari beri atensi pada pendidikan yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia,” harapnya.
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara berharap pendidikan dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan pemerintah kota menaruh perhatian khusus, fokus, dapat bersinergi dan berkolaborasi terhadap pendidikan.
Dengan peningkatan literasi dan numerasi, kata kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, bonus demografi Indonesia harus dipersiapkan dari sekarang. Sehingga pada 20-30 tahun kedepan dapat mewujudkan Indonesia Emas.
Secara internal, Tajuddin Idris, S.Si., MT juga meminta jajaran BPMP Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kapasitas kompetensi melalui In House Training (IHT) yang segera dilaksanakan.
”Yang namanya mutu pendidikan ada di BPMP. Kami sangat berkepentingan pada anak-anak kita. Pertama, dari tugas dan fungsi BPMP. Kedua, kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni mengelola negara,” katanya.
Dibagian lain, Tajuddin Idris, S.Si., MT berharap peran aktif orangtua dalam pendidikan. Ia mencontohkan mengutarakan transformasi digital tidak bisa dihindari dimana asupan digitalisasi yang diterima anak-anak, terkadang tidak terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. ”Orangtua diharapkan bisa mengawasi dan mendampingi agar media digitalisasi ini bisa mewujudkan kemajuan anak,” pesannya. (dmp)
