Koalisi Kependudukan Sumut Dikukuhkan
Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pertanahan dan Aset Drs Alexius Purba Mengukukan Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan.
Acara ini dihadiri Ketua Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Dr, Sonny Harry B Harmadi, Kepala BKKBN Sumut H Nofrizal SP, MA, Gus Irawan Kepala BPDSU, Ir Syabrina, Drs Jumali MAP, Drs Temazaro Zega, MKes, Dra Rabiatun Adawiyah MPHR dan Kasi Advokasi dan KIE BKKBN Sumut Anthony Ssos.
Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf ahli Bidang Pertanahan dan Aset Gubernur Sumut Drs Alexius Purba mengatakan, hasil sensus Penduduk tahun 2010 di luar perkiraan pemerintah bahkan para pakar kependudukan, bahwa pertumbuhan Penduduk Indonesia 1,49% rata-rata pertahun selama priode 2000 – 2010. Berarti terdapat kenaikan dari keadaan 1990 – 2000 yang hanya sebesar 1,45%.
“Hal ini berarti peringatan kepada kita semua bahwa Program Pengendalian Penduduk mengalami stagnasi dan jelas akan memberi pengaruh kepada upaya-upaya percepatan Pembangunan Kesejahteraan, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” kata dia.
Program keluarga berencana, lanjutnya, yang pada mulanya dilaksanakan dengan pendekatan kesehatan ibu dan anak, Kemudian berkembang menjadi pendekatan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga dan dengan pendekatan pemenuhan hak-hak azasi manusia.
“Ketiga pendekatan ini harus tetap konsisten dilaksanakan. Sehingga program keluarga berencana tidak hanya berhenti pada saat pasangan usia subur menggunakan alat dan obat kontrasepsi, akan tetapi terus dikembangkan upaya-upaya pemenuhan memperoleh kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan,” tambahnya.
Sementara, Dr Sonny B Harmadi mengatakan, adapun misi dari pembentukan koalisi ini adalah untuk menjadikan penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan sehingga diperoleh pembangunan dari, oleh, dengan dan untuk penduduk.
Disamping memiliki misi menggalang kemitraan di dalam dan di luar negeri dengan semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan kependudukan. Kemudian, melakukan advokasi kependudukan dan pembangunan, sehingga menjadi lumbung bagi peningkatan kapasitas semua pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan mutlak koalisi kependudukan adalah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan berbagai kegiatan kependudukan. Sedangkan peran dan fungsi koalisi kependudukan merupakan suatu badan advokasi atau jejaring yang memiliki peran dan fungsi utama untuk membangun aliansi diantara berbagai pihak dan organisasi yang mempunyai visi dan misi yang sama.
Susunan Kepengurusan Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara periode 2011-2014 adalah, Ketua Umum Dr Heru Santoso MS, Wakil Ketua Dr Linda Trimurni Maas MPH, Sekretaris Umum Drs Wahyu Pratomo MA, Wakil Sekretaris Drs Datang Sembiring MPHR dan Bendahara Rabiatun Adawiyah MPHR dengan dilengkapi sejumlah bidang. (*/ila)
