Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) gelar seminar bertema “Grand Design Pembangunan Kepulauan Nias Menuju Kepulauan Nias yang Mandiri dan Sejahtera” di Hotel Grand Antares Medan Sabtu, (10/3) kemarin.
Seminar yang di gelar Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat Universitas Pembinaan Indonesia (UPMI) dalam rangka membuka wacana percepatan pembangunan hingga rencana pembentukan Provinsi Nias. Turut hadir dalam seminar H Al Umry SH MHum (Dekan Fakultas Hukum UPMI) mewakili Rektor UPMI, Fatibaso Mendrofa, Sekhili Lasa SH (Penasehat KMN kom-UPMI), Zaman Karya Mendrofa (Pembina KMN kom-UPMI) yang juga mewakili Dirut PDAM Tirtanadi dan Fasa”aro Zalukhu (BPH KMN kom-UPMI), seluruh mahasiswa NIAS dan perwakilan KMN dari Universitas Darma Agung, STMIK Budi Darma dan Lembaga Swadaya Masayarakat dengan nara sumber H Ahmad Nasir Hia SH MHum (Dosen Fakultas Hukum UPMI), Dr H Didin Muhafidin MSi (Ketua PPs Ilmu Administrasi UPMI), Drs Sukawafi Zalukhu MM (Asisten I Pemkab. Nias Utara), Faduhusi Daely SPd (Kepala Inspektorat Pemkab. Nias Selatan) dan Ir Agustinus Zega (Kepala Bappeda Pemko Nias).
Dalam sambutan Dekan Fakultas Hukum UPMI H Al Umry SH MHum yang mewakili Rektor UPMI mengatakan pentingnya mempererat kembali rasa kebersamaan dari seluruh mahasiswa UPMI yang ada di Kota Medan dari berbagai Universitas dibawah wadah Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) yang dipelopori Komisariat KMN UPMI demi percepatan pembangunan Kepulauan Nias dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki potensi dan hasil pertanian sebagai sektor yang berpengaruh,” katanya.
Dalam orasinya Dr H Didin Muhafidin MSi menyampaikan perlu adanya strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menuju pembangunan daerah dalam hal kebijakan pemerintah harus berorientasi utama pada kondisi nyata yang ada di daerah berdasarkan pengamatan dan peran Dewan Perwakilan Daerah sangat penting dalam menunjang percepatan pembangunan,” Katanya.
Narasumber lain H Ahmad Nasir Hia SH MHum mengatakan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dan Good Governance sebagai paradigma dan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan kepulauan Nias perlu diterapkan prinsip pemberdayaan, pelayanan, transparansi, partisipasi, kemitraan, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum,” ungkapnya.
Kepala Inspektorat Pemkab Nias Selatan Faduhusi Daely SPd mewakili Bupati Nias Selatan mengatakan sektor pariwisata bahari perlu dikembangkan dan dilestarikan sebagai objek wisata bagi wisatawan asing dan pembangunan ekonomi dengan potensi sumber daya alam harus dipandang sebagai satu kesatuan pada Kepulauan Nias,” katanya. (*)