MEDAN-Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara DR H Rahmat Shah mengaku cukup prihatin mendapatkan laporan bahwa beban biaya belanja pegawai pemerintah kabupaten Labuhan Batu ternyata cukup tinggi.
Tercatat bahwa sekitar 90 persen Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah setempat terserap habis untuk belanja pegawai. Hal ini disebabkan terkonsentrasinya sebahagian besar jumlah pegawai di Labuhan Batu sebagai kabupaten induk setelah pemekaran.
Untuk itu, menurut Rahmat Shah, pihaknya akan menyampaikan kondisi ini kepada pemerintah pusat melalui DPD RI untuk selanjutnya Pemerintah Pusat akan didesak agar menyusun kebijakan yang memberi ruang bagi kabupaten induk untuk mendapatkan porsi yang layak dari Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
Hal tersebut dinyatakan Rahmat pada saat bertemu Bupati Labuhan Batu dr HTigor Panusunan Siregar yang didampingi Wakil Bupati Suhari Pane SIP dan Ketua DPRD Labuhan Batu Hj Ellya Rosa beserta segenap unsur Muspida kabupaten Labuhan Batu Utara, para pimpinan SKPD, unsur LSM, tokoh-tokoh Pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan resmi kunjungan reses anggota DPD RI ke kabupaten Labuhan Batu Utara yang berlangsung di Ruang Pertemuan kantor Bupati Labuhan Batu, (21/07).
Selain menyerap aspirasi daerah yang terkait dengan kebijakan anggaran tersebut, Rahmat juga menerima masukan dari pemerintah kabupaten Labuhan Batu terkait permohonan pembangunan Bandar Udara.
Menurut Tigor, hal ini terkait dengan potensi dan letak geografis Kabupaten Labuhanbatu yang sangat membutuhkan sarana transportasi udara. Diharapkan, agar usulan ini dapat ditampung di APBN.
Hal lain yang menjadi masukan bagi Rahmat sebagai anggota DPD RI adalah masalah penyelesaian kasus perbatasan, khususnya yang menyangkut pulau Jemur yang berada di daerah kabupaten Labuhan Batu.
Dari paparan yang disampaikan, diketahui bahwa pulau Jemur merupakan aset daerah dengan potensi wisata yang cukup tinggi. Pulau tersebut kini diklaim kepemilikannya oleh tiga pihak, yakni, pemerintah negara Malaysia, pemerintah kabupaten Rokan Hilir Riau dan pemerintah kabupaten Labuhan Batu sendiri.
Pihak pemerintah kabupaten Labuhan Batu sendiri menyayangkan kelambanan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk permasalahan perbatasan lainnya dan penamaan beberapa pulau yang belum mempunyai nama.
Ketidakefektifan dan ketidakefisienan penanganan permasalahan ini oleh Kementerian Dalam Negeri RI, khususnya, terletak pada minimnya tim yang dibentuk, yakni hanya 1 tim untuk seluruh permasalahan perbatasan di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, selain menerima dan menyerap aspirasi masyarakat dan daerah yang disampaikan, Rahmat juga melakukan sosialisai tugas, fungsi dan wewenang DPD RI serta program-program kerja DPD RI yang telah direalisasikan. Rahmat juga menjelaskan rencana amandemen ke-5 UUD NRI 1945 seraya mengharapkan dukungan dari masyarakat Labuhan Batu untuk keberhasilan rencana amandemen ke-5 ini. (*/ila)
