29 C
Medan
Sunday, November 24, 2024
spot_img

LSDI Gelar Diskusi Publik Pilgubsu

Hadirkan Rahmat Shah, Irham Buana Nasution dan Faisal Riza

Lembaga Studi Demokrasi Indonesia (LSDI) menggelar diskusi publik Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2013 di Hotel Madani Medan, Sabtu (24/12).

LSDI didirikan pada Agustus 2007 di mana beberapa mahasiswa pascasarjana IAIN Sumut diskusi membahas ‘Kemana Arah Demokrasi Indonesia’. Guna mewujudkan pemikiran tersebut, LSDI melaksanakan penelitian, pendidikan dan diskusi.

Dalam diskusi publik yang diikuti berbagai elemen masyarakat di Hotel Madani ini menghadirkan tiga pembicara yakni Direktur LSDI Faisal Riza MA, Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH MHum dan Anggota DPD RI DR Rahmat Shah.

Direktur LSDI Faisal Riza mengemukakan, setelah orde baru tumbang tahun 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menggunakan demokrasi. ‘’Sampai kini telah empat kali berganti presiden, tiga kali pemilu legislatif dan ratusan pemilihan kepala daerah (pilkada),’’ sebutnya.

Namun, Faisal menyebut Indonesia belum dapat keluar dari jebakan transisional beserta kompleksitas yang include di dalamnya. ‘’Otot-otot demokrasi melemah disebabkan proses memapankan sistem pemilu, penguatan lembaga hukum dan banyak hal lainnya belum mengkonfirmasi kebaikan,’’ jelasnya.

Dia menilai kondisi ini bukanlah dibebankan kepada pemerintah semata yang harus didukung dengan partisipasi aktif masyarakat. Karenanya, Faisal mempertanyakan apakah melalui dua gelombang pilkada 2005-2010 di Sumut dan Pilgubsu 2008 lalu bisa dijadikan indikator meningkatnya demokrasi di Sumut. “Lalu bagaimana dengan Pilgubsu 2013 mendatang? Apakah sekadar rutinitas demokrasi belaka tanpa ada kualitas yang diharapkan?” ucapnya.
Direktur LSDI berharap demokrasi harus lebih baik, lebih berbelas kasihan dan lebih memperhatikan serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat.

Anggota DPD RI DR Rahmat Shah menambahkan, pihaknya mendorong terus berkembangnya kehidupan berdemokrasi di Sumut yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia antara lain melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan Pilgubsu, Rahmat Shah mengingatkan masyarakat untuk terus menagih janji-janji yang disampaikan para kepala derah terpilih. Demikian pula untuk Pilgubsu 2013, masyarakat harus berperan aktif dalam proses pengawasan.

Dia mengkiritisi masih banyaknya permasalahan tanah di Sumut, pembangunan Bandara Kualanamu,  pembangunan Islamic Centre, perbaikan jalan Aek Latong yang sudah mendapat kucuran dana Rp650 miliar, pengadaan air bersih dan sejumlah permasalahan lainnya.

Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH MHum mengingatkan masyarakat untuk melakukan pergerakan terstruktur agar tercipta penataan demokrasi di Sumut. Ia mengkritisi banyak peraturan daerah yang dibuat justru dijadikan alat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) padahal rakyat bisa mengelolanya sendiri.
Irham berharap Pilgubsu 2013 masih dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung di mana rakyat secara merdeka memilih calon kepala daerahnya. (*)

Hadirkan Rahmat Shah, Irham Buana Nasution dan Faisal Riza

Lembaga Studi Demokrasi Indonesia (LSDI) menggelar diskusi publik Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2013 di Hotel Madani Medan, Sabtu (24/12).

LSDI didirikan pada Agustus 2007 di mana beberapa mahasiswa pascasarjana IAIN Sumut diskusi membahas ‘Kemana Arah Demokrasi Indonesia’. Guna mewujudkan pemikiran tersebut, LSDI melaksanakan penelitian, pendidikan dan diskusi.

Dalam diskusi publik yang diikuti berbagai elemen masyarakat di Hotel Madani ini menghadirkan tiga pembicara yakni Direktur LSDI Faisal Riza MA, Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH MHum dan Anggota DPD RI DR Rahmat Shah.

Direktur LSDI Faisal Riza mengemukakan, setelah orde baru tumbang tahun 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menggunakan demokrasi. ‘’Sampai kini telah empat kali berganti presiden, tiga kali pemilu legislatif dan ratusan pemilihan kepala daerah (pilkada),’’ sebutnya.

Namun, Faisal menyebut Indonesia belum dapat keluar dari jebakan transisional beserta kompleksitas yang include di dalamnya. ‘’Otot-otot demokrasi melemah disebabkan proses memapankan sistem pemilu, penguatan lembaga hukum dan banyak hal lainnya belum mengkonfirmasi kebaikan,’’ jelasnya.

Dia menilai kondisi ini bukanlah dibebankan kepada pemerintah semata yang harus didukung dengan partisipasi aktif masyarakat. Karenanya, Faisal mempertanyakan apakah melalui dua gelombang pilkada 2005-2010 di Sumut dan Pilgubsu 2008 lalu bisa dijadikan indikator meningkatnya demokrasi di Sumut. “Lalu bagaimana dengan Pilgubsu 2013 mendatang? Apakah sekadar rutinitas demokrasi belaka tanpa ada kualitas yang diharapkan?” ucapnya.
Direktur LSDI berharap demokrasi harus lebih baik, lebih berbelas kasihan dan lebih memperhatikan serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat.

Anggota DPD RI DR Rahmat Shah menambahkan, pihaknya mendorong terus berkembangnya kehidupan berdemokrasi di Sumut yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia antara lain melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan Pilgubsu, Rahmat Shah mengingatkan masyarakat untuk terus menagih janji-janji yang disampaikan para kepala derah terpilih. Demikian pula untuk Pilgubsu 2013, masyarakat harus berperan aktif dalam proses pengawasan.

Dia mengkiritisi masih banyaknya permasalahan tanah di Sumut, pembangunan Bandara Kualanamu,  pembangunan Islamic Centre, perbaikan jalan Aek Latong yang sudah mendapat kucuran dana Rp650 miliar, pengadaan air bersih dan sejumlah permasalahan lainnya.

Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH MHum mengingatkan masyarakat untuk melakukan pergerakan terstruktur agar tercipta penataan demokrasi di Sumut. Ia mengkritisi banyak peraturan daerah yang dibuat justru dijadikan alat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) padahal rakyat bisa mengelolanya sendiri.
Irham berharap Pilgubsu 2013 masih dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung di mana rakyat secara merdeka memilih calon kepala daerahnya. (*)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/