Dahlan Iskan
Ada sebuah BUMN yang sebenarnya penting, tapi bernama PT KBI: Kliring Berjangka Indonesia. Bukan karena namanya itu yang salah, tapi memang sejak mendapatkan izin operasional sebagai lembaga kliring berjangka lebih 10 tahun lalu, belum bisa menjalankan fungsinya. Tugasnya sebenarnya mulia, tapi memang berkelok-kelok jalannya. Misinya jelas, tapi kabur dalam pelaksanaannya.
KBI seharusnya mengurus “integritas perdagangan berjangka, pasar fisik komoditas, dan integritas informasi sistem resi gudang,” tapi sampai hari ini baru 1 persen pelaksanaannya.
Sebenarnya, kalau KBI sukses, sungguh bisa ikut memajukan pertanian dan perkebunan kita. Petani kita tentu juga ikut menikmati. Kita pun tidak akan ketinggalan lagi. Semua negara maju menyelenggarakan perdagangan komoditas berjangka. Kita yang masih belum.
Dengan perdagangan komoditas berjangka ini, fluktuasi harga produk pertanian bisa dicegah. Keluhan harga-harga hasil pertanian seperti jagung dan beras yang anjlok di musim panen bisa teratasi. Lalu lintas fisik hasil pertanian juga tidak terlalu besar. Yang akan lebih mondar-mandir adalah angka-angka.
Yang lebih penting lagi, hasil-hasil pertanian itu sudah bisa dimonetisasi tidak lama setelah panen terjadi. Volume perdagangan kita jadi melonjak. Perhitungan terhadap GDP juga bisa berubah.
Memang tidak gampang membuat sistem perdagangan komoditas ini berjalan. Direksi KBI sudah beberapa kali berganti, tapi jalan juga belum bisa ditemukan. Ide begitu banyak di masa lalu, tapi semuanya kuldesak. Ada benang kusut yang harus diurai. Hari Minggu akhir Maret lalu, diskusi benang kusut itu diadakan di ruang kerja saya di lantai 19 Kementerian BUMN. Hasilnya: kekusutan itu belum akan bisa diurai, tapi sudah kelihatan dari mana mulai menguraikannya.
Pertanyaan menggoda dalam diskusi itu: bagaimana KBI, sebagai perusahaan, bisa hidup lebih 10 tahun di tengah-tengah benang kusut seperti itu? Rupanya, naluri manusia di mana-mana sama: harus bisa hidup. Seperti apa pun keadaannya. Bagaimana pun caranya. Seberat apa pun kondisinya. Segersang apa pun lahannya. Naluri survival manusia inilah memang modal utama kehidupan.
Tidak terkecuali manusia Surdiyanto Suryodarmodjo yang kini menjabat direktur utama PT KBI itu. Sus, begitu panggilannya, sebenarnya sudah berusaha menghidup-hidupkan perdagangan komoditas berjangka. Berbagai cara dia lakukan. Berbagai upaya dia tempuh. Tapi, karena syarat-syarat hidupnya perdagangan komoditas berjangka itu banyak, tidak mudah menyatukannya. Bayangkan, ada 11 lembaga di luar KBI yang juga harus berjalan kalau mau KBI berfungsi.
Perdagangan komoditas berjangka bisa berjalan baik manakala 12 lembaga ini bergerak bersama dalam satu irama. Ibarat sebuah mobil, harus ada setirnya, gasnya, remnya, mesinnya, speedometer-nya, gardannya, rodanya, dan jalan rayanya. Juga sopirnya dan bahan bakarnya. KBI hanyalah salah satu di antara bagian itu.
Dalam sebuah sistem perdagangan berjangka, harus ada lembaga kliring, asuransi, bank penyelesaian, penjamin, penerbit sertifikat, penjaga mutu, pengelola gudang, sistem informasi real time, stand by seller, stand by buyer, dan harus ada Bappebti (seperti Bapepam-nya pasar modal). Tentu harus ada penjual dan pembeli utama. Yakni, mereka yang mau mengikatkan diri menjadi anggota KBI sekaligus anggota pasar fisik komoditas.
Persoalannya: bagaimana merangkai semua itu dalam satu proses? Salah satu saja tidak berfungsi, bubarlah sistem ini. Tidak berjalannya konsep resi gudang sebagai sarana untuk menolong petani beras kita, misalnya, antara lain karena memang secara keseluruhan, sistem perdagangan komoditas berjangka ini belum berjalan.
Kalau Sus menunggu bersatunya 12 lembaga itu, bisa-bisa PT KBI mati duluan. Agar perusahaan terus hidup dan karyawannya bisa tetap memperoleh gaji, untuk sementara KBI menjalankan bisnis sampingan: perdagangan saham. Hasil main samping ini ternyata sangat lumayan. Bisa-bisa PT KBI keasyikan main samping dan lupa permainan yang menjadi pokok tugasnya. Main-main ini bisa menghasilkan omzet Rp60 miliar/tahun dengan laba Rp40 miliar.
Di satu pihak, saya tentu sangat memuji naluri survival direksi KBI ini. Terima kasih Pak Sus! Anda pahlawan perusahaan dan pahlawan untuk karyawan-karyawan Anda! Di lain pihak, tentu saya prihatin karena 99 persen aktivitas KBI masih di luar tugas pokoknya.
Yang juga menyenangkan adalah Sus masih terus kelihatan gelisah. Dia masih berpikir waras: kalau cara main samping ini diterus-teruskan, lantas apa bedanya KBI dengan perusahaan sekuritas? Dia juga gelisah: kapan KBI bisa berfungsi sesuai dengan bidang usahanya yang mulia itu?
Kesimpulan diskusi di Minggu itu sudah tepat: KBI tidak mungkin jalan tanpa pembenahan di bagian hulunya dulu. Hulunya yang harus disiapkan. Maka, saya putuskan BUMN harus serius bergerak membenahi hulunya. Biarkan KBI tidak berjalan dulu. Biarkan KBI meneruskan permainan sampingnya dulu.
Dalam satu tahun ke depan, pembenahan hulu harus selesai. Agar tidak banyak masalah, biarlah BUMN-BUMN pangan yang menyiapkan hulunya itu. Pelan-pelan, kalau pasar sudah terbiasa, swasta pasti ikut dengan sistem modern ini. Tiga program besar BUMN di bidang pangan bisa sekaligus dijadikan hulu sistem perdagangan komoditas berjangka. Program Pro-Beras BUMN harus sukses dulu. Demikian juga, program Yarnen (bayar utang benih/pupuk BUMN saat panen) dan program perkebunan padi (pencetakan sawah baru) juga harus berhasil.
Jaringan mereka inilah nanti (termasuk pabrik-pabrik penggilingan beras) yang akan menjadi anggota KBI sekaligus menjadi anggota pasar fisik komoditas.
Kalau BUMN pangan calon-calon anggota KBI ini sudah eksis dan tertata, baru kita melangkah ke yang lebih hilir: pergudangan. Tanpa sistem pergudangan yang baik, tidak mungkin sistem perdagangan komoditas berjangka ini berjalan.
Semua komoditas harus masuk gudang. Bukan gudang biasa, tapi gudang bersertifikat. Sekarang ini, jangankan gudang bersertifikat, berapa potensi gudang yang tersedia saja masih belum terkoordinasi. Pergudangan kita harus jadi kekuatan ekonomi yang penting.
Senin lalu saya perlu berkunjung ke Kalibaru Timur. Di situlah PT BGR (Bhanda Ghara Reksa) berkantor. Inilah BUMN yang bergerak di bidang pergudangan. BGR memiliki gudang sendiri sebanyak 160 buah, tapi seluruh gudang yang dikelolanya 615 buah. Itu belum cukup. Gudang-gudang milik BUMN lain harus dalam satu koordinasi. Misalnya, gudang milik Bulog, gudang milik Pertani, dan gudang milik Pusri. Bahkan, gudang-gudang milik pemerintah, seperti milik Kementerian Perdagangan, juga harus tergabung dalam sistem pergudangan nasional.
Kalau tahun ini sektor hulu sudah selesai ditata, giliran tahun depan sektor pergudangan menjadi fokus kita. Sertifikasi gudang harus diurus mulai tahun ini agar tahun depan bisa mengikuti pola pergudangan yang sudah dipelopori PT BGR. Menurut Dirut PT BGR Mulyanto, perbankan kita sudah mulai mengakui pentingnya peran gudang bersertifikat dalam sistem pembiayaan nasional. “Barang yang ada di gudang bersertifikat sudah bisa diagunkan. Kami tinggal mengeluarkan bukti simpan. Bukti simpan ini sudah menjadi surat berharga,” kata Mulyanto.
Karena harus ada dua lini di hulu dan di tengah yang harus dikerjakan dengan serius dan tekun, rasanya sistem perdagangan komoditas berjangka baru bisa dikembangkan di tahun ketiga: 2014. Bersamaan dikembangkannya sistem resi gudang. Kita memang tidak sabar. Tapi, tanpa ketelatenan membenahi hulunya, sampai kapan pun sistem perdagangan komoditas tidak akan terwujud.
Jalan masih panjang, lorong-lorongnya berkelok-kelok, godaannya begitu banyak, tapi kalau langkah sudah diayunkan, tujuan akan tercapai. Kecuali ada interpelasi. (*)
