Dukungan terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun terus menguat. Kali ini datang dari anggota DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, yang mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti aturan tersebut melalui regulasi turunan.
Komisi III DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pelatihan digitalisasi.
Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi, mendorong pihak kepolisian meningkatkan patroli dan pengawasan di pusat-pusat keramaian. Langkah ini dianggap penting untuk mengantisipasi potensi kejahatan seperti pencurian, begal, hingga peredaran uang palsu (upal).
Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menuai keluhan dari sejumlah warga. Beberapa calon pemudik mengaku kecewa karena kuota tujuan tertentu disebut telah habis dalam waktu singkat, sementara antrean pendaftar masih panjang di lokasi pendaftaran.
Penerapan sistem pembayaran parkir nontunai di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Meski pemerintah telah membuka opsi pembayaran menggunakan QRIS, praktik di lapangan menunjukkan sebagian besar juru parkir (jukir) masih memungut retribusi secara tunai.
Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan untuk memastikan seluruh perusahaan di Kota Medan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya secara tepat waktu.
Seluruh pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam proses legislasi guna memastikan bahwa Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan di Kota Medan.
Penertiban billboard milik PT Sumo di Jalan KH Zainul Arifin oleh Satpol PP Kota Medan menuai polemik. Namun, Komisi IV DPRD Medan menegaskan bahwa tindakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah sesuai aturan karena ditemukan pelanggaran izin.
DPRD Kota Medan mengingatkan BPJS Kesehatan agar tidak memonopoli penunjukan apotek dalam pelayanan obat bagi Pasien Rujukan Balik (PRB). Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai justru mempersulit pasien dalam memperoleh obat, alih-alih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Komisi I DPRD Kota Medan merekomendasikan sanksi pemecatan terhadap eks Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rekomendasi itu disepakati setelah Komisi I DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ispektorat dan bagian hukum Pemko Medan di gedung DPRD Medan, Senin (9/2/2026) sore.
