Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendesak Polda Sumatera Utara untuk lebih agresif memberantas praktik operator judi online (judol) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Medan.
Puluhan petani bawang asal Kabupaten Tanah Karo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026). Mereka menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Manaek Hutasoit, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat relokasi warga terdampak bencana ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Desakan ini muncul setelah ditemukan banyak korban masih tinggal di tenda pengungsian, meski bencana terjadi sekitar empat bulan lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pasokan listrik dalam kondisi aman menjelang rangkaian libur panjang yang mencakup Hari Raya Nyepi, Idulfitri, hingga peringatan Cheng Beng 2026.
Program Gebyar Pajak yang digagas Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Bapenda Sumut) dengan nilai anggaran mencapai Rp28 miliar menuai sorotan dari DPRD Sumatera Utara. Dewan mempertanyakan transparansi perencanaan program tersebut serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak dilakukannya audit investigasi terhadap proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp575,5 miliar.
Tangis warga korban kebakaran di Asrama/Komplek Kobek, Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan pecah saat mengadukan nasib ke Komisi A DPRD Sumatera Utara di gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (4/3/2026).
Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, menegaskan pentingnya penataan perdagangan oleh Pemerintah Kota Medan. Pasalnya, ia menilai penataan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan, baik terhadap produk halal maupun nonhalal.
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Subandi, menegaskan bahwa program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah dengan penyesuaian teknis sesuai petunjuk pelaksanaan.
