Polemik penebangan ribuan pohon untuk pembangunan jalur dan halte Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan menjadi perhatian serius publik. Pengamat pemerintahan Rafriandi Nasution mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pohon hasil penebangan, termasuk memastikan ke mana batang-batang pohon tersebut dipindahkan dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Temuan auditor terkait pengelolaan dana kelurahan senilai Rp8 miliar di Kota Binjai tahun anggaran 2025 menuai sorotan berbagai kalangan. Aparat penegak hukum (APH) didesak untuk melakukan pendalaman guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.
