Maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi daerah karena hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, yang mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa izin.
Komisi B DPRD Sumut menemukan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi, hukum, dan perusakan kawasan hutan APL (areal penggunaan lain) saat melakukan kunjungan kerja di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Jumat (10/6/2022). Karenanya, rombongan Komisi B yang dipimpin Wakil Ketua Mangapul Purba memutuskan agar pengerjaan pelurusan jalan di kawasan APL segera dihentikan (stanvas) sampai pihak-pihak terkait membuktikan tidak ada pelanggaran adminsitasi dan hukum.
