Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Perubahan (AMPUN) Sumatera Utara berunjukrasa ke gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (15/8/2024). Dalam aksinya, massa menyoroti dan mengkritisi kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sugeng Riyanta.
Di tengah isu netralitas aparatur negara di Pemilu 2024 yang menjadi sorotan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan seluruh penjabat kepala daerah (Pj Kada). Dalam kesempatan itu, Tito meminta semua Pj Kada memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tahun politik.
Harga beras yang melambung tinggi diperkirakan masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Hal itu disebabkan adanya jeda waktu puncak el nino yang berimbas kepada kondisi komoditas pangan.
Munculnya surat edaran (SE) terkait kewenangan Penjabat (Pj) kepala daerah untuk memecat atau memutasi aparatur sipil negara (ASN) menuai polemik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung mengklarifikasi isi SE tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritik rencana tunjangan kinerja (tukin) penyelenggara Pemilu yang naik hampir 150 persen. Menurutnya, kenaikan itu akan menyebabkan lonjakan tinggi pada anggaran yang diajukan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), melaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Ombudsman RI. Mereka menduga, Tito telah melakukan maladministrasi berkaitan dengan penentuan penjabat (Pj) kepala daerah.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masker menjadi salah satu senjata utama melawan virus corona penyebab penularan Covid-19. Sebab, saat...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah dan pejabat daerah membuat kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga...
SUMUTPOS.CO - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 di 171 daerah. Yakni di 17 provinsi, 115 kabupaten,...