JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masker menjadi salah satu senjata utama melawan virus corona penyebab penularan Covid-19. Sebab, saat ini vaksin untuk penyakit ini belum selesai diuji klinis sehingga belum bisa diberikan kepada masyarakat.
“Maka senjata utama untuk melawan virus (virus corona penyebab Covid-19) itu adalah masker, sabun, hand sanitizer, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman Kemendagri, Kamis (6/8/202).
Karena itu, kata Tito, memakai masker harus menjadi budaya dan kebiasaan selama pandemi. Untuk membangun perilaku pakai masker di tengah pandemi ini, Tito menyarankan perlu ada tindakan yang lembut dan tegas. “Sebab, jika cara hard saja, ibaratnya langsung pukul dan tindak bagi yang tak mau pakai masker, akan muncul resistensi. Maka harus ada cara yang soft juga yaitu bagi-bagi masker. Kita perlu ada gerakan membagi masker, tapi maskernya yang dibagikan adalah secara gotong-royong,” tuturnya.
Tito mengimbau kepala daerah untuk mau menginisiasi pembagian masker. Utamanya, menyasar masyarakat yang kurang mampu. “Saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang membagi masker di atas satu juta saya akan datang saya sampaikan begitu,” kata Tito.
Menurutnya, sosialisasi dan pembagian masker harus digalakkan baik oleh pemerintah maupun swasta.“Kita harus proteksi masing-masing. Proteksi yang terbaik adalah menggunakan masker, dia (Covid-19) kan masuk melalui saluran pernapasan, tidak melalui saluran yang lain, maka pernapasan kita ditutup dengan masker,” kata Tito.
Mantan Kapolri mengharapkan, pemerintah maupun swasta harus lebih mengkampanyekan penggunaan masker. Hal ini tidak lain untuk mengurangi penularan Covid-19.
“Jadi pemerintah hanya sebagai stimulus, motor, dinamisator, dan setelah itu tahap keduanya sosialisasi tentang tata cara pakai masker yang benar, karena memang banyak juga yang tidak paham cara pakai masker yang benar,” ucap Tito.
Setelah cara soft digunakan, Tito meminta kepala daerah dapat membuat regulasi guna memberikan payung hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan penggunaan masker. Sehingga diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar.
“Baru penegakan hukumnya, sanksi hukum, karena masyarakat ini kalau tidak ada efek membuat jera, biasanya juga tidak diikuti. Nah, ini Bapak Presiden sudah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19, nah jadi harus ada Perda itu,” pungkas Tito. (jpnn)
