Tahapan sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Presiden memasuki babak akhir. Kemarin (16/4), para pihak yang bersengketa telah menyerahkan kesimpulan sidang ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Baik itu dari kubu pemohon, termohon dan pihak terkait.
Dinamika pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan memasuki babak baru. Hari ini (27/3), Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menjalani persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya tak menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan, ambang batas parlemen tetap diperlukan, tetapi harus disusun dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif.
Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik (parpol) untuk menjadi jaksa agung. Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian uji materiil mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
