MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan pembebasan lahan, saat ini masih menjadi kendala utama dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba. Jika persoalan pembebasan lahan tak dapat teratasi, dikhawatirkan target pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk menuntaskan pengembangan Danau Toba pada akhir tahun 2020 ini, bakal tak terealisasi.
Direktur Utama Badan Otoritas Periwisata Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo, menyayangkan persoalan pembebasan lahan terus berlarut-larut. Meski solusi sudah diberikan, namun masih saja persoalan lahan tak tuntas. Hal ini berdampak terhadap pembangunan dan realisasi anggaran yang tidak berjalan dengan maksimal.
“Artinya, anggaran yang disediakan tidak terserap maksimal. Ini sebenarnya (pengerjaan) dari Kementerian PUPR, kita dilibatkan dalam proses-prosesnya. Tapi, fungsi dan tugas banyak wewenang dari Kementerian PUPR dan pemerintah kabupaten. Sementara pemerintah pusat, hanya menyediakan dana,” ungkap Arie.
Arie menambahkan pihaknya terus melakukan upaya untuk menyelesaikan kendala dalam hal penataan kawasan Danau Toba. Karena, infrastruktur pendukung terus dilakukan sampai saat ini. “Kita carikan solusi, agar serapan anggaran ini maksimal,” ujarnya.
Arie menolak jika dikatakan, status super prioritas KSPN Danau Toba bakal dicabut pemerintah pusat. Menurutnya kata dicabut tidak tepat, melainkan pemerintah akan mengkaji ulang untuk mencari solusi menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Danau Toba.
Menurutnya, hingga saat ini pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan Danau Toba masih dilakukan Kementerian PUPR dengan alokasin
dana bersumber APBN senilai Rp4 triliun. “Alokasinya tetap segitu (Rp4 triliun), tapi kalau tidak dicarikan jalan keluar ini bisa saja dikaji ulang. Intinya, masalah lahan ini. Baik pemerintah kabupaten se-kawasan Danau Toba harus dapat mengatasi masalah lahan. Kalau lahannya tidak clear and clean, bagaimana kita melakukan eksekusi,” tandasnya.
Komisi D Bakal Panggil Ditjen Bina Marga Wilayah I
Menyikapi rendahnya serapan anggaran untuk pengembangan KSPN super prioritas Danau Toba, Komisi D DPRD Sumut berencana memanggil Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga Wilayah I guna mengetahui persoalan yang dihadapi. “Kita ingin tahu secara jelas dan detil, apa-apa saja kendala di lapangan,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut, Jumadi menjawab Sumut Pos, Rabu (5/2).
Menurutnya, seharusnya jika urusan pembebasan lahan sebagai awal pembangunan terlaksana memang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. “Jadi wajar bila pekerjaan tidak berjalan maksimal, kalau pembebasan lahan belum clear. Mestinya pemda yang merampungkan soal ini,” katanya.
Pihaknya sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi, disebabkan tidak ada komitmen kuat yang ditunjukkan tujuh pemda di kawasan Danau Toba menyambut program pemerintah pusat guna pengembangan KSPN Danau Toba, di mana telah menetapkan status destinasi super prioritas terhadap kawasan tersebut. “Kami tentu menyayangkan hal itu, makanya kami kira apa yang kawan-kawan Komisi B sampaikan saat RDP dengan BPODT untuk menjadwal lagi pertemuan secara khusus, sudah tepat agar lintas komisi bisa menggali lebih dalam duduk kendalanya seperti apa. Selain itu juga dapat mendorong mencari solusi yang terbaik,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia menyarankan, sekiranya pemda di tujuh kawasan tersebut dapat memaksimalkan potensi Danau Toba, dengan sinergitas dan kekompakan dalam menyambut semua program pemerintah pusat mengembangkan KSPN Danau Toba. “Sebab yang akan menerima manfaat atas banyaknya investasi di kawasan Danau Toba, secara khusus yang akan merasakan adalah pemda dan masyarakatnya. Secara umum tentu bagi Sumut dan Indonesia secara nasional, karena Danau Toba adalah destinasi pariwisata internasional,” katanya.
Sekretaris Komisi B DPRDSU, Viktor Ahmad Hadian sebelumnya menyatakan, persoalan pembebasan lahan terkait pembangunan super prioritas kawasan Danau Toba akan dibicarakan dengan mengundang BPODT secara khusus. Pihaknya mengaku miris mendengar paparan dari BPODT sekaitan hal itu. “Dana pusat Rp4 T mungkin hanya akan terlaksana Rp1 T saja. Banyak kendala, salah satunya pemkab sekitar Danau Toba terkesan tidak siap, khususnya kendala pembebasan lahan. Rencana pembangunan pelabuhan bebas juga mungkin akan batal. Sementara waktu tersisa untuk program super prioritas ini hanya tinggal dua tahun. Nampaknya BPODT perlu diundang RDP lanjutan dengan lintas komisi DPRDSU,” katanya.
Kementerian PUPR Pastikan Akhir 2020 Tuntas
Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan pengembangan KSPN super prioritas Danau Toba, tuntas akhir 2020. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Danau Toba merupakan satu dari 5 KSPN Super Prioritas yang pengembangannya ditargetkan selesai akhir tahun ini. “Saya kira tahun 2020 ini kami pada 5 destinasi wisata prioritas khususnya untuk infrastruktur harus selesai. Dengan begitu, tahun 2021 kami bisa melanjutkan 5 destinasi wisata lainnya,” terang Basuki, Rabu (5/2).
Pengembangan KSPN Super Prioritas Danau Toba menelan anggaran senilai Rp1,5 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Rinciannya, rehabilitasi Embung Pea Nadeak dan penyediaan air baku kawasan Kaldera Danau Toba Rp124,3 miliar.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 871,3 miliar digunakan untuk pembangunan Jalan Lingkar Siborong-borong dan pembangunan kantilever Medan-Berastagi. Kemudian, dana senilai Rp231,1 miliar untuk Pematangan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Salagian dan pembangunan TPA Sidikalang. Terakhir, pembangunan sarana hunian pendukung kawasan pariwisata untuk dijadikan sebagai home stay, senilai Rp 329 miliar.
Pengembangan KSPN Super Prioritas Danau Toba dikerjakan secara bersamaan dengan empat KSPN Super Prioritas lainnya yakni Borobudur, Manado Bitung-Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika dengan total anggaran yang dikucurkan Rp 5,2 triliun. Menurut Basuki, pengembangan KSPN tersebut merupakan bagian dari “10 Destinasi Bali Baru” untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia serta membuka lapangan kerja baru. “Kenapa harus pariwisata? Karena, pariwisata lebih cepat untuk membuka lapangan kerja dengan biaya yang lebih murah. Intinya, kita dapat bersaing dengan negara lain. Itulah yang menjadi keunikan tersendiri di Indonesia,” tuntas Basuki. (gus/prn/bbs)
