MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi rupanya sudah punya rencana menyambut masuknya Kaldera Geopark Toba (GKT) menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG). Selain akan segera mengajak para bupati se-kawasan Danau Toba untuk duduk bersama melakukan koordinasi, dia juga siap menggalakkan program Toba Green.
“Geopark ini harus kita sikapi. Yang jelasnya (tentang) keasrian wilayah itu. Ini yang harus kita kejar bersama-sama. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah harus bersama-sama,” katanya menjawab Sumut Pos di DPRD Sumut, Senin (9/9) malam.
Menurut Gubsu, ketika nantinya GKT benar-benar resmi terdaftar dalam UGG, maka Danau Toba sudah milik atau kepunyaan masyarakat dunia. Di samping itu, UGG sebagai lembaga resmi yang mengurusi mengenai label warisan dunia punya wewenang untuk melakukan intervensi. “Jadi nantinya internasional (UGG) itu berhak menegur, berhak mengintervensi sampai ke budget yang dia mau lakukan,” katanya.
Mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB ini mengamini, guna mewujudkan keasrian kawasan GKT diperlukan koordinasi yang baik terutama antarseluruh pemda se kawasan Danau Toba. Karenanya, dia akan segera melakukan upaya dimaksud dalam waktu dekat. “Saya akan kumpulkan (para kepala daerah se kawasan), untuk mengembangkan Toba Green seperti yang pernah saya lakukan. Dimana akan membenahi ke wilayah-wilayah yang rusak alamnya di situ akan kita kembalikan. Sehingga kesegarbugaran Danau Toba itu akan pulih,” pungkasnya.
Anggota DPRD Sumut, Richard Sidabutar mengatakan, rencana Gubsu membuat program Toba Green tersebut sangat bagus. Namun yang terpenting, dia menekankan masing-masing instansi dan pemerintah daerah mesti melakukan segala sesuatunya mengikuti masterplan GKT. “Dalam pengajuan GKT ke UGG itukan terdapat 16 geosite. Nah, ini bagaimana pengembangannya ke depan? Baik anggarannya, manajemennya seperti apa,” katanya.
GKT itu di samping warisan geologisnya, sambung dia, ada juga keanekaragaman hayati dan pariwisata Danau Toba. Hal ini menurutnya harus menjadi konsern Gubsu, sebab Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT) dibawah naungan Pemprovsu.
“Sebagai contoh seperti di Samosir, ada informasi dari Pemkab Samosir bahwa di situ ada lahan seluas sekitar 22 hektare. Namun yang berdiri di sanakan baru pusat informasi. Terus ada juga rencana pengembangan Taman Bunga di situ. Serta juga semacam coffee shop dan napak tilas sejarah budaya Batak dahulu,” katanya.
Saat pihaknya berkunjung ke lokasi tersebut, didapati informasi bahwa tenaga atau pekerja di sana mengeluh honor mereka tidak dibayarkan dalam setahun. Hal-hal seperti ini, menurutnya sangat krusial dan ke depan jangan sampai terjadi lagi. “Sementara nada dan irama kita sekarang mau bicara soal wisata internasional Danau Toba.
Berikutnya saya kira soal masalah komitmen dan keseriusan janji pemprov kepada Pemkab Tapanuli Utara, Kabupaten Humbahas, Dairi dan empat kabupaten lainnya. Sebab di tujuh kawasan inilah geosite tersebut berada dan memang perlu difokuskan di situ,” pungkasnya.
Hidayati Diulosi
Sementara Senin (9/9) lalu, komunitas warga kawasan Danau Toba menyematkan ulos (mangulosi) kepada mantan Kepala Dinas Pariwisata Sumut, Hidayati di gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara, Senin (9/9). Acara mengulosi yang dilakukan secara dadakan ini dipimpin Effendy Naibaho dan Nelly Sihite.
Menurut keduanya, penyematan ulos kepada Hidayati yang kini menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumut itu karena dianggap punya andil menggolkan Geopark Kaldera Toba (GKT) diterima bergabung ke dalam Geopark Global UNESCO (UNESCO Global Geopark).
Seperti diketahui, pada pertemuan di Rinjani, Lombok, beberapa waktu lalu UNESCO menyatakan GKT telah memenuhi seluruh persyaratan masuk ke dalam UGG. Penetapannya akan dilakukan April tahun depan. Sebelumnya selama beberapa kali BP-GKT yang dipimpin Hidayati harus melakukan perbaikan agar GKT bisa lolos masuk anggota UGG. “Ulos ini merupakan bentuk penghargaan warga di sekitar Danau Toba kepada Ibu Hidayati yang berhasil menjadikan GKT diakui UNESCO,” ujar Effendy.
Sebelum dianugerahi ulos, Hidayati secara singkat memaparkan usahanya melakukan berbagai perbaikan agar GKT disetujui masuk ke dalam UGG. Termasuk melakukan serangkaian pertemuan dengan tim assessor. Hingga saat ini Hidayati merupakan General Manager BP GKT. Belum ada SK baru dari Gubsu soal pergantian GM BP-GKT meskipun seharusnya posisi itu secara ex-officio dijabat Kadis Pariwisata Sumut yang kini dijabat Ria Telaumbanua. Gubernur Edy Rahmayadi sendiri juga sudah menegaskan, dengan digantinya Hidayati dari jabatan Kadis Pariwisata, maka otomatis GM BP-GKT juga diganti. (prn/mbc)
