26.7 C
Medan
Friday, May 24, 2024

Ekowisata Mangrove Perlu Mendapat Sentuhan Pemkab Langkat

ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
BERSWAFOTO: Pengunjung Ekowisata Mangrove di Pangkalan Brandan sedang berswafoto di pintu masuk.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Areal kawasan Ekowisata Mangrove yang berada di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dinilai perlu mendapat pembenahan dari Pemkab Langkat.

Hal itu disampaikan Muhammad Ariadi, salah seorang pengunjung ekowisata Mangrove saat ditemui Sumut Pos, Senin (17/6).

Menurutnya, kawasan hutan mangrove di Kecamatan Berandan Langkat sudah layak dan representatif dijadikan objek wisata berskala nasional untuk menyedot devisa bagi pemasukan Pemkab Langkat.

“Pasalnya areal dan kawasannya sangat luas, pepohonan rindang dan asri, ada paluh-paluh mirip layaknya sungai, yang bila difasilitasi dan dilengkapi secara modern mengelilingi hutan mangrove,”tandasnya.

Dikatakan pria asal Berastagi, merasa sedih saat memasuki hutan mangrove, pondok-pondok singgah di dalamnya terlihat kumuh, begitu juga dengan titian, yang peyangganya terbuat dari bambu.

Menurutnya, ekowisata Mangrove diperlukan mendapat penanganan secara khusus dan pengelolaan secara profesional. “Sudah saat Pemkab Langkat belajar banyak dari Pemko Langsa dan Pemkab Aceh Timur dalam pengelolaan dan pengembangan wisata alam,”sarannya.

Ariadi mencontohkan, kawasan hutan mangrove Kwala Langsa. Untuk memasuki kawasan wisata tersebut, akses jalannya bagus dan beraspal. Serta kiri-kanannya berdiri kafe kafe yang terbilang rapi bersih dan indah. Begitu juga dengan fasilitas yang lainnya.

Sementara itu, Sofyan salah seorang pemandu di Ekowisata Mangrove mengatakan, kondisi kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang Berandan Barat sangat memprihatinkan.

Kondisi titi-titi untuk menyusuri kawasan hutan mangrove juga terbuat dari papan-papan semperan dan penyanggahnya terbuat dari bambu-bambu berukuran kecil dan menggunakan tali.

“Alasannya kami tak ada dana untuk mengelola hutan mangrove ini untuk tempat wisata. Beginilah kondisinya, karena belum ada sentuhan dari Pemkab Langkat.Hanya mengandalkan dari kemitraan dan tiket masuk yang perorang hanya Rp3.000,”terangnya.

Menurut Sofyan, sudah saatnya dinas terkait dan Pemkab Langkat untuk mengucurkan bantuan dalam mengelola kawasan mangrove, sehingga benar-benar menjadi destinasi wisata yang bisa diandalkan dan dapat menjadi sumber pemasukan pendapat Pemkab Langkat. (mag9)

ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
BERSWAFOTO: Pengunjung Ekowisata Mangrove di Pangkalan Brandan sedang berswafoto di pintu masuk.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Areal kawasan Ekowisata Mangrove yang berada di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dinilai perlu mendapat pembenahan dari Pemkab Langkat.

Hal itu disampaikan Muhammad Ariadi, salah seorang pengunjung ekowisata Mangrove saat ditemui Sumut Pos, Senin (17/6).

Menurutnya, kawasan hutan mangrove di Kecamatan Berandan Langkat sudah layak dan representatif dijadikan objek wisata berskala nasional untuk menyedot devisa bagi pemasukan Pemkab Langkat.

“Pasalnya areal dan kawasannya sangat luas, pepohonan rindang dan asri, ada paluh-paluh mirip layaknya sungai, yang bila difasilitasi dan dilengkapi secara modern mengelilingi hutan mangrove,”tandasnya.

Dikatakan pria asal Berastagi, merasa sedih saat memasuki hutan mangrove, pondok-pondok singgah di dalamnya terlihat kumuh, begitu juga dengan titian, yang peyangganya terbuat dari bambu.

Menurutnya, ekowisata Mangrove diperlukan mendapat penanganan secara khusus dan pengelolaan secara profesional. “Sudah saat Pemkab Langkat belajar banyak dari Pemko Langsa dan Pemkab Aceh Timur dalam pengelolaan dan pengembangan wisata alam,”sarannya.

Ariadi mencontohkan, kawasan hutan mangrove Kwala Langsa. Untuk memasuki kawasan wisata tersebut, akses jalannya bagus dan beraspal. Serta kiri-kanannya berdiri kafe kafe yang terbilang rapi bersih dan indah. Begitu juga dengan fasilitas yang lainnya.

Sementara itu, Sofyan salah seorang pemandu di Ekowisata Mangrove mengatakan, kondisi kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang Berandan Barat sangat memprihatinkan.

Kondisi titi-titi untuk menyusuri kawasan hutan mangrove juga terbuat dari papan-papan semperan dan penyanggahnya terbuat dari bambu-bambu berukuran kecil dan menggunakan tali.

“Alasannya kami tak ada dana untuk mengelola hutan mangrove ini untuk tempat wisata. Beginilah kondisinya, karena belum ada sentuhan dari Pemkab Langkat.Hanya mengandalkan dari kemitraan dan tiket masuk yang perorang hanya Rp3.000,”terangnya.

Menurut Sofyan, sudah saatnya dinas terkait dan Pemkab Langkat untuk mengucurkan bantuan dalam mengelola kawasan mangrove, sehingga benar-benar menjadi destinasi wisata yang bisa diandalkan dan dapat menjadi sumber pemasukan pendapat Pemkab Langkat. (mag9)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/