BPODT Siapkan Even dan Berharap Infrastruktur Rampung
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia terus mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Danau Toba. Tahun 2020, pemerintah menargetkan kunjungan turis ke danau terbesar di Asia Tenggara itu, mencapai 300 ribu wisman.
Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo kepada wartawan di Medan, Jumat (20/12). Ia mengatakan, target ini menjadi tantangan untuk mereka dan pihak terkait agar terus meningkatkan jumlah kunjungan wisman tersebutn
“Semoga ini menjadi milestone yang baik ya, menunjukkan bahwa angka kunjungan kita sudah meningkat,” sebut Arie.
Arie menjelaskan, tahun 2019 tren kunjungan wisman menunjukkan hal positif bagi dunia industri pariwisata di salah satu danau vulkanik terbesar di dunia ini. Termasuk pihak BOPDT tengah menyusun Clender Event Of Danau Toba 2020 dengan tujuan menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi.
“Harapannya, di akhir tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai atau mendekati angka 250.000 untuk wisman,” tutur Arie.
Semua itu, menurut Arie, tidak lepas didukung pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah pusat untuk Danau Toba menjadi objek wisata kelas dunia. Hal itu, menjadi barometer membuat kunjungan terus meningkat.
Arie menjelaskan, jika saat ini pembangunan ruas tol Tebingtinggi-Pematangsiantar juga terus dikerjakan. Jarak Tebingtinggi ke Pematangsiantar nantinya menjadi 58,70 Km. Pengerjaannya ditarget rampung tahun depan dan bakal berlanjut ke ruas Pematangsiantar-Parapat sepanjang 39,8 Km. Pembangunannya ditarget rampung pada 2022 mendatang.
Jika rampung seluruhnya, Arie mengungkapkan, Medan-Parapat bisa ditempuh dengan waktu 1,5 jam. “Jadi wisatawan dari Medan nanti mereka masuk tol keluar sudah di Kota Pematang Siantar,” pungkas Arie.
Sebelumnya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Kamis (19/12) lalu, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) bersama Dirut BPODT dapat meningkatkan koordinasi dengan tujuh kepala daerah di sekitar Danau Toba. Ia yakin, jika komunikasi antar daerah tersebut tidak terjalin dengan baik, visi besar Presiden Joko Widodo untuk membangun danau Toba sebagai destinasi super prioritas akan sia-sia.
Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan, tujuh kepala daerah di sekitar Danau Toba tersebut merupakan pihak-pihak yang memegang kendali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal lainnya pada pengelolaan Danau Toba. Oleh karena itu, koordinasi menjadi penting sebagai upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang dicanangkan Presiden.
“Yang kedua, hal yang perlu diingat adalah pariwisata ini adalah hiburan. Oleh karena itu, pariwisata harus dapat menampilkan kesenian-kesenian dan hal-hal yang membuat turis nusantara dan mancanegara merasa nyaman ketika berada dalam lokasi wisata tersebut,” ungkapnya.
Sofyan menambahkan, ada hal lain yang dapat menjadi perhatian dalam menunjang pariwisata di Sumut, yaitu kuliner. Akan tetapi, beberapa kuliner khas Sumut masih belum hadir di wilayah wisata Danau Toba. “Perizinan dan kemudahan pembangunan hotel oleh kepala daerah harus menjadi titik tolak. Karena kalau sektor pariwisata berhasil, dia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor riil,” jelasnya.
Dampak itu terutama akan dirasakan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan bahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ketiga menurut Sofyan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah karena sejalan dengan visi Presiden RI adalah Sumber Daya Manusia (SDM). “Jangan nanti hasil pembangunan tersebut justru tidak dapat dinikmati oleh putra daerah yang ada di wilayah tersebut,” pesan politisi dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I itu.
Sofyan menjelaskan, pemanfaatan dan peningkatan SDM untuk mengelola wisata akan berkaitan dengan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di wilayah tersebut. “Misalnya kita berbicara tentang perhotelan atau pariwisata, berarti harus ada keahlian atau keterampilan SDM yang terkait hal tersebut. Sehingga keinginan Presiden untuk membangun SMK sebesar 60 persen dan SMA 40 persen dapat terwujud apabila mengetahui potensi apa saja yang dibutuhkan,” tutupnya. (gus/bbs)
