Berlarut-larut dan meluasnya wilayah yang terimbas kelangkaan BBM bersubsidi diduga dilakukan jaringan yang melibatkan pengusaha SPBU, jasa pengangkutan BBM dan oknum di Pertamina. Termasuk kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina nakal. Tetapi secara tegas, manajemen PT Pertamina Region I Sumbagut membantah kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina di Gudang Siong.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung juga berasumsi ada oknum PT Pertamina ‘bermain’ dengan SPBU. “Permainan ini juga bisa diasumsikan menjadi dua macam, yakni yang pertama PT Pertamina melakukan intimidasi terhadap SPBU sehingga SPBU tak bisa berkutik dengan kebijakan PT Pertamina. Dan yang kedua ada kong-kalikong sehingga oknum di PT Pertamina bisa menjual hasil timbunan BBM tersebut ke pihak industri,” paparnya, kemarin.
Guntur juga mengungkapkan, pada 4 Juli 2011 lalu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Sumut dengan pihak PT Pertamina. Dalam RDP, PT Pertamina berjanji dalam tiga hari akan mengatasi kelangkaan BBM di Sumut. “Tapi ternyata hingga saat ini kelangkaan BBM ini masih terus terjadi, seperti di Siantar, Taput, Simalungun dan lainnya. Tapi di Medan sendiri tidak, jadi ini juga mengindikasikan penyaluran BBM ke daerah-daerah terpencil tak dilakukan oleh PT Pertamina,” tegasnya.
Karena itu, Komisi B DPRD Sumut hingga saat ini menilai PT Pertamina belum terbuka terhadap permasalahan yang terjadi. “Hingga saat ini pihak PT Pertamina belum ada menunjukkan SK dari Mentri SDM dan Mentri Keuangan tentang kuota BBM Subsidi di Sumut. Seharusnya pada RDP lalu mereka sudah menunjukkan itu, jadi kita bisa tau sebenarnya salahnya dimana,” terang Guntur.
Disebabkan permasalahan yang tak kunjung diketahui titik masalahnya, pihak Komisi B DPRD Sumut akan kembali menggelar RDP. “Pada RDP lalu kita menskor rapat, jadi dalam waktu dekat ini kita sudah mengagendakan akan melakukan RDP dengan memanggil kembali PT Pertamina berikut dengan Hiswana Migas dan Asosiasi SPBU,” kata Guntur.
Guntur juga berharap, pada pertemuan berikutnya nanti semua permasalahan bisa selesai karena adanya keterbukaan dari PT Pertamina.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga berasumsi, pelaku penimbunan BBM tersebut adalah pihak SPBU sendiri. Asumsi tersebut ditarik dari paparan PT Pertamina yang mengatakan hingga saat ini belum ada pihak SPBU yang menyatakan kekurangan volume BBM armada truk tangki BBM yang sampai ke SPBU. “Jadi ini bisa disebabkan karena truk ‘kencing’ ini pelaku utamanya sendiri adalah oknum pemilik SPBU sendiri. Karena memang dia yang melakukan penimbunan itu, kenapa harus dilaporkan ada kekurangan dari armada truk tangki BBM ke PT Pertamina. Ya, diam-diam saja lah,” katanya.
Hal ini menurutnya juga disebabkan kebijakan pemerintah yang mengadakan BBM bersubsidi ini. Pemerintah membuat harga BBM bersubsidi dengan BBM reguler sangat berbeda jauh harganya. “Kalau bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, kenapa harus dijual dengan harga biasa, tentunya itu pemikiran semua orang dalam berbisnis,” tutur Tafbu.
Tafbu mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan elemen masyarakat, harusnya bisa dijadikan pegangan polisi untuk bertindak. (saz)
