Nah Lho, Dukungan Zulkifli Disebut Cuma Sepihak, PAN Pecah?

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut keputusan sepihak dan sikap pribadi.

“Pernyataan Zulkifli Hasan adalah pernyaataan pribadi dan sepihak. Harus ada argumen politik. Gak boleh diselesaikan konsultasi elite. Itu sepihak,” kata Ketua DPP PAN, Agung Mozin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (3/9).

Agung tidak mempermasalahan dukungan terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK, tapi memilih bergabung dengan pemerintah menurutnya harus diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PAN. Sebab, keputusan sebelumnya bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga hasil Rakernas.

“Dukungan terhadap pemeritah gak masalah. Tapi keputusan rakernas harus diselesaikan dalam rakernas. Yang kita persoalkan adalah mekanisme. Kami (PAN) di KMP itu diputuskan di rakernas. Tidak bisa (keluar KMP diputuskan) MPP atau konsultasi elite,” tegasnya.

Selain itu, Agung menilai apapun keputusan strategis yang akan diambil DPP Partai harus dibicarakan terlebih dulu dengan wilayah. Apakah masuk pemerintahan atau tetap di luar semua harus dibicarakan dan diputuskan bersama.

“Masuk dan di luar (pemerintah) harus libatkan wilayah. Semua argumentasi. Gak bisa ada kelompok elite baru. Harus keputusan bersama-sama di KIH atau KMP. Harus sesuai mekanisme,” pungkas politikus senior itu.(fat/jpnn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut keputusan sepihak dan sikap pribadi.

“Pernyataan Zulkifli Hasan adalah pernyaataan pribadi dan sepihak. Harus ada argumen politik. Gak boleh diselesaikan konsultasi elite. Itu sepihak,” kata Ketua DPP PAN, Agung Mozin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (3/9).

Agung tidak mempermasalahan dukungan terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK, tapi memilih bergabung dengan pemerintah menurutnya harus diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PAN. Sebab, keputusan sebelumnya bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga hasil Rakernas.

“Dukungan terhadap pemeritah gak masalah. Tapi keputusan rakernas harus diselesaikan dalam rakernas. Yang kita persoalkan adalah mekanisme. Kami (PAN) di KMP itu diputuskan di rakernas. Tidak bisa (keluar KMP diputuskan) MPP atau konsultasi elite,” tegasnya.

Selain itu, Agung menilai apapun keputusan strategis yang akan diambil DPP Partai harus dibicarakan terlebih dulu dengan wilayah. Apakah masuk pemerintahan atau tetap di luar semua harus dibicarakan dan diputuskan bersama.

“Masuk dan di luar (pemerintah) harus libatkan wilayah. Semua argumentasi. Gak bisa ada kelompok elite baru. Harus keputusan bersama-sama di KIH atau KMP. Harus sesuai mekanisme,” pungkas politikus senior itu.(fat/jpnn)