MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemko Medan dianggap tidak peduli dengan keberadaan para pedagang kaki lima (PKL). Padahal, keberadaan PKL saat ini di Kota Medan sudah sangat memperihatinkan.
“Sangat kita sayangkan, kenapa tidak satupun SKPD yang diundang bersedia hadir untuk agenda rapat dengar pendapat (RDP) membahas penataan PKL,” kata Ketua Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi kepada wartawan, Selasa (15/9).
Politisi PKS itu mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat undangan rapat ke beberapa instansi seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, Asisten Pemerintahan Umum (Umum), Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, PD Pasar, Camat se Kota Medan.
“Undangan resminya sudah kita sampaikan Jumat (11/9) kemarin. Berarti Pemko Medan tidak perduli dengan kondisi PKL,” tegas Salman.
Komisi C, kata dia, sudah mengklasifikasikan keberadaan PKL menjadi tiga bagian. Pertama, PKL yang berjualan di badan jalan dan membuat pasar baru. Kedua, PKL yang sudah lama berjualan di badan jalan tapi belum membentuk pasar baru. Ketiga, PKL yang masih baru bermunculan.
“Kalau mau bicara PKL memang tidak akan ada habisnya, tapi masalah ini harus dihadapi dan dicarikan solusi terbaik, khususnya dalam hal penataan dan pembuatan lokasi pasar baru. Tapi kenapa tidak satupun instansi yang memenuhi undangan rapat,” bilangnya.
Dia meyakini, ada cara yang dapat diambil dalam menghadapi persoalan serta penataan PKL. Namun, solusi itu dapat diambil ketika semua pihak bersatu serta serius.
“Kalau di Malaysia, PKL-nya ditata dengan baik. Dibuatkan lokasi khusus bagi PKL, namun jam operasionalnya dibatasi layaknya seperti pasar malam. Kalau sistem seperti itu bisa kita adopsi, keberadaan PKL di Kota Medan akan dapat ditekan, mengingat hampir disetiap sudut Kota ada PKL,” bebernya.
Anggota Komisi C lainnya, Kuat Surbakti juga menyayangkan ketidakhadiran pihak-pihak yang diundang untuk membahas penataan PKL. Seharusnya, kata dia, undangan tersebut sudah sampai kepada pihak atau instansi yang dimaksud mengingat undangan sudah disampaikan akhir pekan lalu.
“Aneh memang, tidak hadir tanpa konfirmasi,” sebutnya.
Politisi PAN itu tidak percaya jika yang menjadi alasan ketidakhadiran pihak-pihak yang diundang yakni undangan yang belum sampai. “Undangannya Jumat (11/9) lalu sudah disampaikan ke Bagian Umum Pemko Medan untuk disebarkan keseluruh pihak yang diundang. Zaman sekarang sudah canggih, bisa saja undangan itu disampaikan melalui layanan pesan singkat. Malah hanya pihak kepolisian yang hadir,” bebernya.
Roby Barus, Anggota Komisi C Fraksi PDIP, menambahkan pihaknya akan menjadwalkan rapat ulang. “Pekan depan akan kita jadwalkan rapat ulang, kalau memang Pemko Medan serius menata PKL, maka Komisi C siap membantu,” tukasnya.
Camat Medan Amplas, Zulfahri Ahmadi ketika dikonfirmasi via ponsel, mengaku tidak mengetahui adanya surat undangan rapat bersama Komisi C DPRD Medan untuk membahas penataan PKL. “Saya belum dapat undangannya, jadi tidak tahu ada agenda rapat,” katanya. (dik/adz)
