JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi salah satu perhatian utama pada paket kebijakan pemerintah selanjutnya. Butuh perhitungan matang dan diharapkan bisa menciptakan stabilitas harga barang kebutuhan agar daya beli masyarakat pulih.
Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan penurunan harga BBM.
Pertama, BBM merupakan persoalan yang tidak sederhana (complicated) terlebih jika dikaitkan dengan harapan menciptakan efek domino berupa penurunan harga barang lainnya.
“Pengalaman bertahun-tahun ketika harga BBM diturunkan, harga barang lain tetap tinggi,” ungkapnya kepada Jawa Pos, kemarin.
Kedua, tidak dimungkiri bahwa jika harga BBM turun maka masyarakat bisa lebih berhemat sehingga ada uang lebih untuk membeli kebutuhan lain. Persoalannya, seberapa besar pengaruhnya jika penghematan dari uang BBM itu dihadapkan pada tetap tingginya harga kebutuhan barang lainnya?
“Jadi kalkulasi dalam penurunan harga BBM ini mesti dilakukan bukan hanya dampaknya dari sisi Pertamina tapi juga masyarakat secara luas,” terangnya.
Hal ketiga perlu diperhatikan adalah berapa lama kebijakan penurunan harga BBM itu bisa bertahan? Ini penting sebab dengan asumsi harga kebutuhan lainnya tidak ikut turun, ketika tiba-tiba harga BBM harus naik lagi maka harga barang lainnya akan ikut naik. Masyarakat bisa kembali panik.
Maka Enny berharap paket kebijakan pemerintah berikutnya benar-benar fokus dan memerhatikan soal stabilitas harga barang kebutuhan. “Itu paling penting. Dengan harga yang stabil maka konsumsi rumah tangga akan kembali pulih,” ucapnya.
Sebab dalam jangka pendek dan menengah ini, menurutnya, yang paling diharapkan adalah bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa bertahan. “Memang kebutuhan dalam paket ketiga adalah langkah penyelamatan baik dari sisi daya beli masyarakat maupun produksinya sendiri, dari sisi pengusaha,” tuturnya.
Untuk pengusaha, perlu diperhatikan bagaimana misalnya biaya impor bahan baku jadi lebih ringan. Begitu juga dari sisi pembiayaan. Meskipun disayangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP) saat ini tidak ada subsidi bunga. Begitu juga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka sulit bantuan langsung untuk kalangan usaha itu bisa terealisasi.
Selebihnya diharapkan paket kebijakan ekonomi terbaru tidak sekadar teoritis. Harus bisa diimplementasikan dengan cepat. “Kebijakan itu harus efektif,” kata dia. (dyn/dim/wir/gen/ken)
