Kabinet Kerja
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wacana reshuffle jilid 2 pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin kencang. Berdasarkan hasil survei Centre fot Strategic and International Studies (CSIS), sebanyak 52,7 persen publik menilai perombakan kabinet perlu dilakukan.
Seperti diutarakan peneliti CSIS Arya Fernandes dalam temu pers hasil survei Setahun Pasca Pilpres 2014 di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (25/10). Dia memaparkan, survei ini dilakukan secara acak pada 1.183 orang secara proporsional di 34 provinsi. Penarikan sample secara multi-stage random sampling dengan margin error sekitar 2,85 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan selama 14 hingga 21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka.
“52,7 persen publik merasa perlu diadakan reshuffle jilid 2 oleh Presiden Jokowi,” katanya.
Dari responden tersebut, hanya 42,3 persen yang menilai tidak perlu ada reshuffle. Dalam survei ini juga disebutkan sebanyak 66,4 persen publik menilai tak perlu ada penambahan kursi untuk PDIP. Publik lebih memilih Presiden Jokowi mengangkat menteri dari kalangan profesional di perombakan kabinet nanti.
“Sebanyak 63,4 persen publik yang berharap penambahan alokasi kursi untuk kalangan profesional akan ditambah. Dan untuk partai KIH yang lain, ada 50,5 persen yang berharap tak ada penambahan kursi,” ucapnya.
Meski menolak penambahan kursi untuk PDIP di kabinet, publik menilai Jokowi tetap menjaga hubungan baik dengan PDIP. Hanya 44,3 persen yang berharap Jokowi menjaga jarak dengan PDIP.
“50,3 persen publik meminta Jokowi tetap berhubungan baik dengan PDIP,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, peneliti CSIS lainnya, J. Kristiadi menilai perlunya partai yang tak tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masuk dalam kabinet. Dia menilai, selain PAN, partai Demokrat bisa menjadi pertimbangan.
“Dengan adanya kekuatan baru, PAN dan Demokrat bisa diajak kompromi dibandingkan dengan lainnya. Ini langkah konsolidasi dan lebih berani. Demokrat pun akan lebih nyaman berkomunikasi dengan KIH daripada KMP,” ujar Kristiadi.
Meski demikian, menurut dia, Partai Demokrat masuk dalam kabinet masih memiliki hambatan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Tentu ganjalannya jika Demokrat ada satu lagi. Apakah Ibu Mega nyaman Demokrat mendukung KIH. Dan masih berpandangan, apakah Demokrat juga akan menganggu lagi jika sudah masuk,” tegas Kristiadi.
Sebelumnya, secara mendadak Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi Sekjend DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.09 WIB, menumpangi mobil sedan Mercedez Benz hitam berhenti di pintu masuk menuju lobi Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan didambut Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan mengajak masuk ke dalam Istana Merdeka.
Tidak lama itu, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos ini keluar dari Istana Merdeka menyambut Megawati. Keduanya berjabat tangan dua kali lalu masuk ke dalam ruang utama untuk melanjutkan pertemuan sambil makan siang.
