JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan kasus dugaan penyelewengan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang terjadi di Sumatera Utara. Pasalnya, kasus tersebut sangat massif, apalagi disebut-sebut melibatkan banyak pihak.
“Mudah-mudahan kasus Sumut terakhir, apalagi kalau sampai seratus anggota DPRD tersangka semua. Belum kalau juga melibatkan para bupati/walikota. Ini kan sama saja dengan sijitibeh. Siji mati, mati kabeh (mati satu, mati semua, red),” ujar Tjahjo.
Agar kasus Sumut tidak kembali terulang, Tjahjo meminta para kepala daerah hati-hati dalam menggunakan dana hibah dan dana bansos. Menurutnya, perencanaan benar-benar harus dilakukan secara profesional, sesuai peruntukan dan kebutuhan yang ada.
Selain itu, program juga parlu disesuaikan dengan program pemerintah pusat. “Hati-hati dengan dana hibah, bansos, uang perjalanan dinas dan sebagainya. Sudah banyak yang terjerat kasus korupsi terkait hal tersebut. Maka saya ingatkan lagi agar mewaspadai daerah rawan korupsi,” ujar Tjahjo. Pandangan Tjahjo diamini Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Muhammad Marwan.
Menurutnya, dalam hal mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan rencana Pembangunan Daerah, Bappeda harus senantiasa mencermati dan mempedomani kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMN) dan Perencanaan Tahunan (RKP). Diharapkan pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya Pemda-Pemda dapat mempertahankan atau menetapkan rencana pembangunan daerah tepat waktu. (gir/deo)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan kasus dugaan penyelewengan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang terjadi di Sumatera Utara. Pasalnya, kasus tersebut sangat massif, apalagi disebut-sebut melibatkan banyak pihak.
“Mudah-mudahan kasus Sumut terakhir, apalagi kalau sampai seratus anggota DPRD tersangka semua. Belum kalau juga melibatkan para bupati/walikota. Ini kan sama saja dengan sijitibeh. Siji mati, mati kabeh (mati satu, mati semua, red),” ujar Tjahjo.
Agar kasus Sumut tidak kembali terulang, Tjahjo meminta para kepala daerah hati-hati dalam menggunakan dana hibah dan dana bansos. Menurutnya, perencanaan benar-benar harus dilakukan secara profesional, sesuai peruntukan dan kebutuhan yang ada.
Selain itu, program juga parlu disesuaikan dengan program pemerintah pusat. “Hati-hati dengan dana hibah, bansos, uang perjalanan dinas dan sebagainya. Sudah banyak yang terjerat kasus korupsi terkait hal tersebut. Maka saya ingatkan lagi agar mewaspadai daerah rawan korupsi,” ujar Tjahjo. Pandangan Tjahjo diamini Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Muhammad Marwan.
Menurutnya, dalam hal mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan rencana Pembangunan Daerah, Bappeda harus senantiasa mencermati dan mempedomani kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMN) dan Perencanaan Tahunan (RKP). Diharapkan pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya Pemda-Pemda dapat mempertahankan atau menetapkan rencana pembangunan daerah tepat waktu. (gir/deo)
