BELUM BEROPERASI: Bus Trans Mebidang hingga kini masih belum beroperasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan telah membangun 10 unit halte untuk operasional Trans Medan pada tahun anggaran 2012. Akan tetapi halte tersebut tidak kunjung difungsikan, setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu menolak hibah 60 unit bus dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang diperuntukkan sebagai Trans Medan.
“Tahun 2015 ada hibah dari Kemenhub sebanyak 60 unit bus untuk Trans Medan, tapi kami tolak karena berberapa alasan,“ ujar Kepala Dishub Medan, Renward Parapat melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Darat, Suriono akhir pekan lalu.
Surino menyebutkan, spesifikasi bus hibah dari Kemenhub tidak dapat difungsikan untuk Kota Medan. “Yang mau diberikan itu bus nya seperti Transmebidang, itu terlalu besar kalau khusus dipergunakan di dalam Kota. Kami minta bus kecil saja, seperti Damri,“ jelasnya.
Meksi begitu, dia belum dapat memastikan kapan hibah selanjutkan akan diberikan kembali oleh Kemenhub. “Kita ingin Trans Medan itu seperti Trans Pekan Baru dan Trans Padang, yang spesifikasinya cocok untuk operasional dalam kota,“ bebernya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pada tahun anggaran 2016 pihaknya akan tetap mengalokasikan anggaran untuk membuat halte yang akan difungsikan untuk angkutan kota.
“Rencananya akan dibangun 20 halte seperti dijalan Denai, Jalan HM Joni dan beberapa jalan yang memang dilalui angkutan kota. Harga satu unit halte sekitar Rp40 juta,“ ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Jumadi mempertanyakan alasan Dishub Medan menolak 60 unit bus Trans Medan yang merupakan hibah dari Kemenhub.
Politisi PKS itu mengatakan, awal mula rencana pembuatan halte 10 unit yang sampai saat ini terbengkalai itu yakni adanya persyaratan dari Kemenhub bagi daerah yang akan menerima hibah harus terlebih dahulu memiliki halte. “Jadi kenapa ketika busnya sudah ada malah ditolak, ini sudah kebijakan yang keliru,“ tuturnya.
Argument yang disampaikan oleh Dishub untuk menolak hibah 60 unit bus dari Kemenhub juga dianggapnya tidak masuk di akal. Apalagi, tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, SKPD tersebut juga mengalokasikan anggaran untuk membuat halte. “Untuk apa halte diperbanyak, kalau bus nya tidak ada,“ sindirnya.
Dia menilai bentuk dan ukuran Trans Medan yang akan menyerupai bus Trans Mebidang bukanlah persoalan besar. Bahkan, itu akan lebih menguntungkan. Akan tetapi, pihak Dishub harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak Organda Medan selaku tempat bernaungnya para angkutan kota.
“Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya ketika semuanya dikomunikasikan, ini kan untuk kebaikan bersama. Terutama agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum agar mengurangi volume kendaraan dijalan sehingga potensi kemacetan juga akan berkurang,“ paparnya.(dik)
