JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Istana Negara mengakui ada pihak-pihak yang meminta jatah kursi menteri kepada pemerintah menyusul adanya rencana perombakan kabinet (resuffle) jilid II. Meski ada yang meminta, Istana menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh kepala negara. Presiden Jokowi pun emosi di instagram.
Dalam akun Instagramnya yang disiarkan Minggu (3/1), Jokowi menegaskan bahwa reshuffle menteri dalam kabinet adalah hak prerogatifnya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memaksanya.
Jokowi menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dan mengintimidasinya dalam melakukan reshuffle kabinet.
“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden,” tegasnya.
Seperti diketahui, isu bakal terjadinya reshuffle kabinet berhembus kencang pada akhir tahun 2015 lalu. Bahkan, PAN yang akhirnya memutuskan bergabung dalam pemerintahan, mengaku sudah ditawari dua jatah menteri.
Selain itu, Pansus Pelindo II DPR juga mendesak presiden untuk segera mencopot Menteri BUMN Rini Soermarno. Namun belum diketahui, siapa pihak yang mendikte dan mengintimidasi presiden soal reshuffle kabinet.
Postingan ini kemudian mendapat dukungan dari pengguna Instagram. Netizen berharap Presiden Jokowi tetap bersikap tegas dalam memilih para pembantunya, tanpa ada satupun orang atau Parpol yang ikut mencampurinya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui ada pihak-pihak yang meminta jatah kursi menteri kepada pemerintah menyusul adanya rencana perombakan kabinet (resuffle) jilid II.
“Persoalan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden,” kata Pramono di Kompleks Istana, Senin (4/1). “Memang beberapa waktu lalu ada yang meminta dua nama. Yang jelas, kami harus menghormat dan ini kewenangan Presiden,” tambahnya.
Ketika dikonfirmasi pihak yang dimaksud adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Pramono enggan membenarkan. PAN atau partai mana pun, Pramono kembali menegaskan perombakan kabinet sebagai kewenangan penuh Presiden.
Dalam mengambil keputusan soal perombakan kabinet, kata Pramono, Presiden pasti akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Di luar itu, berilah kewenangan pada Presiden,” katanya.
