Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Minggu (18/2) malam, menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab, Nasdem kini mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres). Memang Nasdem sebelumnya merupakan partai koalisi Jokowi.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), menyapa 1.500 peserta JKN di Gedung Olahraga (GOR) Asber Nasution, Jalan Gunung Lauser, Kecamatan Rambutan l, Kota Tebingtinggi, Rabu (7/2) sore. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, bersama Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudldin, Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani serta steakholder yang ada.
Dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jalan tol ini diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat dan ditargetkan dapat mengintegrasikan pergerakan logistik di kawasan ekonomi.
Mahfud MD menyatakan mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 itu akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Istana pun menghormati langkah Mahfud.
Isu mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam kambali menguat. Sebab pada Senin (29/1) lalu, dia telah menemui Mensesneg Pratikno untuk meminta jadwal pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud memang sudah memberikan sinyal kuat akan mundur dari jabatannya. Namun, pihak istana masih malu-malu mengakui.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka mengatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam pemilihan presiden, terus memantik polemik. Dari sisi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan, presiden harus cuti jika melakukan aktivitas kampanye.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (24/1/2024), bahwa presiden dan menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, adalah pernyataan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi elektoral secara mendasar dan, berpotensi melanggar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia langsung dari pucuk pimpinan negara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kepala negara boleh memihak dan ikut kampanye dalam pemilihan umum (Pemilu). Syaratnya, harus tunduk pada aturan dan ketentuan. Misalnya, tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan aktivitas politik. Dia pun menegaskan, para menteri di kabinet Jokowi - Ma’ruf punya hak untuk menentukan pilihan dan menunjukkan sikap atas pilihan tersebut
Hampir sepekan Presiden Joko Widodo keliling ASEAN. Dalam beberapa kesempatan, dia mengajak pengusaha dari negara yang dikunjunginya untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Joko Widodo digugat atas tuduhan dugaan melakukan nepotisme dalam jabatannya sebagai Kepala Negara ke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Jumat (12/1).
“Dinasti politik dan nepotisme yang semula hanya ada di lingkaran eksekutif, kini sudah lintas lembaga tinggi, dari lembaga kepresidenan masuk ke lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi,” kata Koordinator
