Logo PSSI.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Persepakbolaan Indonesia akan kembali normal. Itu seiring dengan bakal dicabutnya pembekuan pemerintah terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Pencabutan pembekuan itu merupakan instruksi Presiden Joko Widodo setelah melakukan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, dan Ketua Komite Ad-hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar kemarin (24/2). Sebagaimana dituangkan dalam pernyataan resmi yang dirilis Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit.
Menpora diberi waktu dua hari untuk menentukan langkah-langkah teknis untuk normalisasi sepak bola tanah air. ”Kami akan mengkaji aspek hukum, politis, termasuk kesepakatan yang pernah disampaikan FIFA di hadapan presiden,” kata Imam Nahrawi di kompleks istana kepresidenan kemarin. ”Pemerintah harus ada dalam bagian yang tidak terpisahkan, baikstruktural maupun koordinasi dengan PSSI,’’ imbuhnya.
Agum Gumelar tidak bisa memberikan banyak keterangan seusai menghadap presiden kemarin. ”Ini saya buru-buru karena mau langsung telepon ke Zurich (markas FIFA di Swiss, Red), lapor soal pengaktifan PSSI,” ucapnya.
Terkait adanya rencana Konggres Luar Biasa (KLB) PSSI, Agum menyatakan jika semuanya akan dijalankan sesuai dengan jalur statuta FIFA. Untuk proses dan teknisnya, akan dimatangkan dalam beberapa hari ke depan.
”Yang penting sekarang, kita akan sama-sama mengawasi reformasi PSSI,” ucapnya.
Mengenai KLB, Imam menyatakan itu merupakan solusi sebelum berlangsungnya liga. Yang jelas, KLB harus punya visi dan misi yang sama dengan pemerintah. Termasuk di dalamnya soal akuntabilitas.
Dia juga berharap, pemerintah bisa hadir pula dalam kongres tersebut bersama tim ad hoc. Imam menuturkan, poin yang dibahas bersama jajaran internal Kemenpora adalah bagaimana agar FIFA mengamini setiap rencana reformasi tata kelola sepak bola oleh pemerintah.
Dia menegaskan, Pemerintah tidak pernah sekalipun melanggar statuta FIFA. Bahkan, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menekankan agar statuta FIFA dihormati dan dilaksanakan oleh federasi maupun klub.
Pihaknya juga membedah soal transparansi, pajak, gaji pemain, sesuai dengan aturan FIFA. Transparansi atau akuntabilitas yang dimaksud adalah, sebelum kompetisi dimulai, sudah harus jelas mengenai kontrak pemain, pelatih, dan persoalan keuangan lainnya. Tidak boleh ada tunggakan gaji pemain. Kemudian, seusai kompetisi, harus jelas laporan keuangannya. Apakah klub untung atau rugi, jumlah pemasukan, maupun pengeluaran.
’’Harus ada audit independen,’’ lanjutnya.
