30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

SPBU Wajib Sediakan Stok untuk Dua Hari

Jelang Ramadan, Pertamina Tambah Impor BBM

Kala umat Islam di dunia berbahagia menyambut Ramadan, ternyata banyak juga yang pusing. Ya, selain harga yang terus merangkak naik, ternyata persediaan bahan kebutuhan juga bisa menjadi masalah. Buktinya, PT Pertamina malah menambah impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Begitulah, untuk mengamankan BBM bersubsidi menjelang masuknya bulan suci Ramadan dan lebaran, terutama jenis premium dan solar, Pertamina menambah impor BBM. “Ya, untuk kebutuhan bulan Juli dan Agustus ini yang diprediksi meningkat, karena memasuki bulan puasa dan lebaran,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Harun di Jakarta, Kamis (28/7).

Untuk kebutuhan Juli dan Agustus, ungkap Harun, masing-masing akan diimpor sebesar 8,4 juta barel jenis premium. Sedangkan solar sebesar  4,4 juta barel. “Jumlah ini meningkat drastis dari bulan sebelumnya yang hanya 4 juta barel (premium) dan 2,5 juta barel (solar),” ungkapnya.

Disebutkan Harun, Pertamina saat ini juga menambah BBM bersubsidi per harinya. Untuk Premiun, dari biasanya sebesar 62 ribu kiloliter menjadi 68 ribu kiloliter per hari. Sementara, untuk solar Pertamina melepas sebesar 78 ribu kiloliter yang sebelumnya hanya 70 ribu kiloliter per hari.

“Khusus solar, jumlah itu adalah untuk transportasi dan industri, jadi gabungan BBM subsidi dan nonsubsidi. Kalau yang subsidi ditambah dari 30 ribu kiloliter menjadi 33 ribu kiloliter,” ulasnya.

Terlepas dari itu, untuk mengatasi terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi menjelang maupun selama bulan Ramadan hingga lebaran yang diprediksi mengalami peningkatan penggunaan, pengelola Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diminta untuk menjaga ketahanan stok masing-masing minimal buat dua hari ke depan.

“Untuk mengatasi agar penyaluran BBM lancar dan tidak terjadi kekurangan, kita minta para pengelola  SPBU menjaga ketahanan  stok minimum buat dua hari,” kata.

Pengelola SPBU, lanjutnya, harus bertanggungjawab untuk meminta pengisian stok dari Pertamina dengan mengantispasi waktu minimal ketahan stok yang ditentukan. Jika Pengelola tidak mampu menjalankannya, dan kemudian terjadi kekurangan BBM di lapangan, maka akan ditindak tegas bahkan Pertamina akan mengambil alih pengelolaan tersebut.

“Pertamina tentunya akan bekerjasama dengan pengelola SPBU-SPBU, agar tidak terjadi kekurangan termasuk menjaga stok BBM buat dua hari tersebut,” ungkap Harun.

Selain itu, Pertamina juga mengancam untuk tidak memberikan BBM bersubsidi jika ada SPBU terbukti melakukan penyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi.

“Pertamina tidak akan memberikan toleransi terhadap SPBU-SPBU yang nakal. Kita akan stop pengiriman BBMi bersubsdi jika terbukti menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi, dan hanya diperbolehkan menjual BMM nonsubsidi,” Tegas Harun.

Dikatakan Harun,  pihaknya sudah menurunkan petugas-petugas Pertamina untuk mengawasi dan memantau di lapangan melihat penyaluran BBM bersubsidi oleh SPBU. “Kita sudah mengaktifkan Satgas-Satgas di lapangan untuk mengawasi SPBU-SPBU, sehingga kita harap tidak ada penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Disebutkan Harun, hingga saat ini sudah terdapat 61 SPBU di seluruh Indonesia  yang dianggap nakal dan telah diberikan saksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Di samping itu sebut Harun, Pertamina juga akan mengambil alih pengoperasian SPBU-SPBU yang dianggap tidak becus memberikan melayani terbaik kepada konsumen. “SPBU yang dianggap tidak performance, maka akan diambil alih Pertamina. Sebab kita tak ingin kenyamanan dan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM menjadi terganggu,” pungkasnya. (yud/jpnn)

Akui Kewalahan Atasi Penyelewengan

PT Pertamina (Persero) mengaku kewalahan untuk memberantas penyelewengan BBM bersubsidi. Agar tidak terjadi lagi, Pertamina akan menerapkan sanksi kepada Sentra Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dianggap nakal dengan menjual BBM bersubsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Sulit memang memberantas agar BBM besubsidi tidak lagi disalurkan kepada yang tidak berhak mendapatkannya,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Harun di Jakarta, Kamis (28/7).
Disebutkannya, kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Menurut Harun, itu murni akibat adanya penyelewengan BBM yang disalurkan untuk keperluan industri, pertambangan dan perkebunan yang tidak selayaknya mendapat BBM subsidi.

“Kita lihat juga di sana (Kalimantan dan Sumatera) banyak truk-truk yang tidak selayaknya memperoleh. Di samping itu juga Pemda setempat terlalu mudah memberikan rekomendasi dari pemerintah kepada masyarakat yang memakai jerigen, bahkan kerap disalahgunakan,” terang Harun.

Meskipun begitu ungkap Harun, pihaknya tentu akan terus berusaha bagaimana bisa mencegah agar BBM bersubsidi ini tidak tersalurkan lagi kepada pihak yang memang sudah dilarang. “Pertamina juga mengharapkan bantuan dari semua pihak terutama, BPH Migas, aparat dan Pemda setempat agar bisa lebih aktif mengawasi penyaluran BBM hingga ke SPBU-SPBU, karena jika sendiri Pertamina tidak akan mampu dan sanggup memberantas ini semua,” jelasnya. (yud/jpnn)

Jelang Ramadan, Pertamina Tambah Impor BBM

Kala umat Islam di dunia berbahagia menyambut Ramadan, ternyata banyak juga yang pusing. Ya, selain harga yang terus merangkak naik, ternyata persediaan bahan kebutuhan juga bisa menjadi masalah. Buktinya, PT Pertamina malah menambah impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Begitulah, untuk mengamankan BBM bersubsidi menjelang masuknya bulan suci Ramadan dan lebaran, terutama jenis premium dan solar, Pertamina menambah impor BBM. “Ya, untuk kebutuhan bulan Juli dan Agustus ini yang diprediksi meningkat, karena memasuki bulan puasa dan lebaran,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Harun di Jakarta, Kamis (28/7).

Untuk kebutuhan Juli dan Agustus, ungkap Harun, masing-masing akan diimpor sebesar 8,4 juta barel jenis premium. Sedangkan solar sebesar  4,4 juta barel. “Jumlah ini meningkat drastis dari bulan sebelumnya yang hanya 4 juta barel (premium) dan 2,5 juta barel (solar),” ungkapnya.

Disebutkan Harun, Pertamina saat ini juga menambah BBM bersubsidi per harinya. Untuk Premiun, dari biasanya sebesar 62 ribu kiloliter menjadi 68 ribu kiloliter per hari. Sementara, untuk solar Pertamina melepas sebesar 78 ribu kiloliter yang sebelumnya hanya 70 ribu kiloliter per hari.

“Khusus solar, jumlah itu adalah untuk transportasi dan industri, jadi gabungan BBM subsidi dan nonsubsidi. Kalau yang subsidi ditambah dari 30 ribu kiloliter menjadi 33 ribu kiloliter,” ulasnya.

Terlepas dari itu, untuk mengatasi terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi menjelang maupun selama bulan Ramadan hingga lebaran yang diprediksi mengalami peningkatan penggunaan, pengelola Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diminta untuk menjaga ketahanan stok masing-masing minimal buat dua hari ke depan.

“Untuk mengatasi agar penyaluran BBM lancar dan tidak terjadi kekurangan, kita minta para pengelola  SPBU menjaga ketahanan  stok minimum buat dua hari,” kata.

Pengelola SPBU, lanjutnya, harus bertanggungjawab untuk meminta pengisian stok dari Pertamina dengan mengantispasi waktu minimal ketahan stok yang ditentukan. Jika Pengelola tidak mampu menjalankannya, dan kemudian terjadi kekurangan BBM di lapangan, maka akan ditindak tegas bahkan Pertamina akan mengambil alih pengelolaan tersebut.

“Pertamina tentunya akan bekerjasama dengan pengelola SPBU-SPBU, agar tidak terjadi kekurangan termasuk menjaga stok BBM buat dua hari tersebut,” ungkap Harun.

Selain itu, Pertamina juga mengancam untuk tidak memberikan BBM bersubsidi jika ada SPBU terbukti melakukan penyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi.

“Pertamina tidak akan memberikan toleransi terhadap SPBU-SPBU yang nakal. Kita akan stop pengiriman BBMi bersubsdi jika terbukti menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi, dan hanya diperbolehkan menjual BMM nonsubsidi,” Tegas Harun.

Dikatakan Harun,  pihaknya sudah menurunkan petugas-petugas Pertamina untuk mengawasi dan memantau di lapangan melihat penyaluran BBM bersubsidi oleh SPBU. “Kita sudah mengaktifkan Satgas-Satgas di lapangan untuk mengawasi SPBU-SPBU, sehingga kita harap tidak ada penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Disebutkan Harun, hingga saat ini sudah terdapat 61 SPBU di seluruh Indonesia  yang dianggap nakal dan telah diberikan saksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Di samping itu sebut Harun, Pertamina juga akan mengambil alih pengoperasian SPBU-SPBU yang dianggap tidak becus memberikan melayani terbaik kepada konsumen. “SPBU yang dianggap tidak performance, maka akan diambil alih Pertamina. Sebab kita tak ingin kenyamanan dan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM menjadi terganggu,” pungkasnya. (yud/jpnn)

Akui Kewalahan Atasi Penyelewengan

PT Pertamina (Persero) mengaku kewalahan untuk memberantas penyelewengan BBM bersubsidi. Agar tidak terjadi lagi, Pertamina akan menerapkan sanksi kepada Sentra Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dianggap nakal dengan menjual BBM bersubsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Sulit memang memberantas agar BBM besubsidi tidak lagi disalurkan kepada yang tidak berhak mendapatkannya,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Harun di Jakarta, Kamis (28/7).
Disebutkannya, kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Menurut Harun, itu murni akibat adanya penyelewengan BBM yang disalurkan untuk keperluan industri, pertambangan dan perkebunan yang tidak selayaknya mendapat BBM subsidi.

“Kita lihat juga di sana (Kalimantan dan Sumatera) banyak truk-truk yang tidak selayaknya memperoleh. Di samping itu juga Pemda setempat terlalu mudah memberikan rekomendasi dari pemerintah kepada masyarakat yang memakai jerigen, bahkan kerap disalahgunakan,” terang Harun.

Meskipun begitu ungkap Harun, pihaknya tentu akan terus berusaha bagaimana bisa mencegah agar BBM bersubsidi ini tidak tersalurkan lagi kepada pihak yang memang sudah dilarang. “Pertamina juga mengharapkan bantuan dari semua pihak terutama, BPH Migas, aparat dan Pemda setempat agar bisa lebih aktif mengawasi penyaluran BBM hingga ke SPBU-SPBU, karena jika sendiri Pertamina tidak akan mampu dan sanggup memberantas ini semua,” jelasnya. (yud/jpnn)

Artikel Terkait

Gatot Ligat Permulus Jalan Sumut

Gatot-Sutias Saling Setia

Erry Nuradi Minta PNS Profesional

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/